.webp)
Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan RAPBN 2023 dan Nota Keuangan ke DPR RI pada 16 Agustus 2022. Kondisi global terkini akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusunnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan tidak ada lagi anggaran khusus program penanganan pandemi COVID-19. Pasalnya jumlah kasus positif di Indonesia semakin terkendali.
"Anggaran Kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun tahun ini menjadi Rp 168,4 (triliun). Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut anggaran subsidi dan kompensasi masih akan tetap besar di 2023. Tahun ini sendiri anggaran subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai Rp 502,4 triliun.
"Tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan belanja K/L tahun depan akan difokuskan kepada berbagai program nasional seperti untuk sumber daya manusia (SDM), belanja infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, hingga mendukung tahapan Pemilu 2024.
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," tandasnya.
(aid/dna)
