Bukan Setop Sementara, Pungutan Dana Sawit Diminta Dievaluasi

Sengkarut masalah di industri sawit tampaknya tak bisa reda begitu saja. Meski harga minyak goreng terpantau sudah mengalami penurunan, di sisi hulu justru timbul masalah lain.

Kali ini adalah anjloknya harga beli tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani yang rata-rata masih berada di kisaran Rp 1.200/kg. Jauh lebih rendah ketimbang harga TBS sawit di Malaysia contohnya yang saat ini setara dengan Rp 4.500.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam merespons kondisi tersebut. Lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah menyetop sementara pungutan ekspor sawit dengan harapan menggairahkan kembali ekspor sawit nasional sehingga pabrik bisa melepas cadangan yang selama ini hanya tersimpan di tangki penyimpanan.

Dengan demikian, harapannya ada ruang lebih longgar di tangki penyimpanan pabrik CPO sehingga bisa menyerap sawit petani dengan harga yang lebih baik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga TBS sawit petani bisa naik setidaknya ke angka Rp 2.400 di akhir Agustus, atau di periode relaksasi pungutan sawit ini berakhir.

Namun, masalah industri sawit dinilai belum akan tuntas terurai kala pungutan ekspor sawit ini kembali diterapkan awal bulan depan. Karena disinyalir, akar masalahnya justru ada di pengelolaan dan sawit itu sendiri.

Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpandangan, pengelolaan dana sawit saat ini tidak sejalan dengan ide utama ketika pungutan ekspor sawit ini direncanakan. Ia bahkan menyebutnya kacau balau.

"Pemanfaatan dana dari kelapa sawit saat ini bisa dibilang jauh dari kata 'bagus' bahkan cenderung 'kacau balau'," tegas dia saat berbincang dengan detikcom, Selasa (9/8/2022).

Ada sejumlah aspek yang menjadi sorotan dan mendasari penilaiannya. Selain tidak tepat sasaran, Nailul Huda memandang, pemanfaatan dana sawit ini hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Sama sekali tidak tepat sasaran dengan kita melihat dana pengelolaan dari kelapa sawit banyak yang kembali pada produsen pengolah dana sawit sekaligus eksportir kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit," sebut dia.

Pemerintah, lanjut dia, hanya fokus pada pengembangan biodiesel dengan porsi yang cukup besar. Di sisi lain, aspek lain seperti pemberdayaan petani malah mendapat porsi yang minim.

"Pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal ada sasaran lainnya seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lainnya, yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini sangat timpang sekali. Kacau balau," tegas dia.

Lanjut halaman berikutnya