.webp)
Belanja pemerintah pada 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Anggaran itu meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan, Selasa (16/8/2022).
"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," jelas Jokowi.
Selain itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," imbuhnya.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. "Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ujarnya.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Pemerintah, kata Jokowi, juga berkomitmen memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Lalu pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 392 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," tuturnya.
(aid/das)
