.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pejabat pemerintah daerah lebih memperhatikan data-data inflasi. Apabila ada barang yang harganya naik pesat, pemerintah daerah harus segera mencari solusinya.
Dia mengingatkan jangan sampai pejabat daerah tak paham soal inflasi. Jokowi meminta jangan sampai saat dirinya kunjungan ke daerah justru pejabatnya tak paham soal perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.
"(Pejabat) provinsi ini harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, kalau saya tanya jangan gelagapan nggak ngerti inflasinya di angka berapa," tegas Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus tahu, mana yang tinggi (harga barangnya), mana yang normal, mana yang rendah," sebutnya.
Dia juga meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) juga lebih sering memantau kenaikan harga kebutuhan pokok. Kalau masalahnya adalah kelangkaan, Jokowi meminta agar daerah yang pasokan kebutuhan pokoknya melimpah bisa berbagi.
"Tanyakan di daerah kita, apa yang harganya naik, yang sebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi bawang merah, bisa. Bisa saja cabai. Dicek TPIP, daerah mana yang miliki pasokan cabai melimpah atau pasokan beras melimpah, disambungkan," ungkap Jokowi.
Jokowi juga menyinggung dan mengingatkan lima provinsi di Indonesia yang inflasinya masih sangat tinggi, bahkan jauh dari tingkat inflasi nasional. Dia meminta pejabat daerah di lima provinsi ini lebih berhati-hati.
Dia memaparkan lima provinsi yang inflasinya terlalu tinggi mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, hingga Aceh. Jambi paling tinggi, mencapai 8,55% level inflasinya.
"Ini ada lima provinsi yang inflasinya di atas 5%. Jambi, hati-hati ini, ada di angka 8,55%. Kemudian Sumatera Barat ini 8,01%, Bangka Belitung 7,77%, Riau di angka 7,04%, dan Aceh di angka 6,97%," sebut Jokowi.
Simak juga Video: Jokowi Sebut 5 Provinsi Ini Paling Tinggi Inflasinya di Atas 5
