.webp)
Ekonom Faisal Basri menilai anggaran belanja pemerintah 2023 yang direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun tidak perlu dibanggakan. Pasalnya, menurut Faisal, alokasi tertinggi untuk bayar bunga utang.
"Sudah lupakan deh Rp 3.000 triliun itu kalau diklaim sebagai prestasi, prestasi apa orang sebagian besar kenaikannya untuk bayar bunga, bukan untuk rakyat," kata Faisal Basri dalam webinar bertajuk 'Merdeka Kok APBN Rp 3.000 T?', Jumat (19/8/2022).
Faisal Basri menyebut pertumbuhan beban bunga utang pemerintah lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi. Jika 2014 pemerintah hanya bayar bunga utang Rp 133,4 triliun, pada 2024 pemerintah harus membayar Rp 441,4 triliun.
"Bayar bunganya tahun depan akan hampir sama dengan belanja pegawai. Artinya walaupun pemerintah mengatakan utang aman, macam-macam itu, bebannya sudah sangat berat mencapai 20%-an dari pengeluaran pemerintah pusat sehingga harus dikorbankanlah belanja yang lebih esensial itu," ketusnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya pemerintah ini sudah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat, kebanyakan beban karena salah urus, karena utangnya tidak produktif, pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB-nya," tambahnya.
Berdasarkan datanya, Faisal Basri menyebut sejak periode pertama presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014 sampai 2023, belanja pemerintah pusat di APBN paling banyak kenaikannya untuk bayar bunga utang. Terjadi pertumbuhan sebesar 230,8%.
"Paling tinggi kedua belanja barang 114,8%, belanja pegawai 81,6%, belanja modalnya cuma 35,1%. Sosial assistance naik 51,7% karena didongkrak oleh COVID, tapi buat rakyat cuma Rp 148,6 triliun yang langsung buat rakyat, bansos, sementara bayar bunga Rp 441,4 triliun," ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp 3.000 triliun untuk pemerintahan di 2023. Dana tersebut dibagi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
"Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Selasa (16/8/2022).
