.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembagian sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur hari ini. Di depan masyarakat yang mendapatkan sertifikat, Jokowi memberikan pesan tegas kepada Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto soal penumpasan mafia tanah.
Jokowi meminta Hadi Tjahjanto tegas saat berhadapan mafia tanah, apalagi melihat latar belakang Hadi sebagai mantan Panglima TNI. Bila Hadi kedapatan bertemu dengan mafia tanah, Jokowi meminta detik itu juga langsung 'digebuk'.
"Pak Menteri jangan sampai ada yang main-main lagi urusan sertifikat, apalagi mafia tanah. Tidak ada. Harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri ini kan Mantan Panglima, silakan kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk," tegas Jokowi saat memberikan sambutan disambut riuh tepuk tangan masyarakat yang hadir, Senin (22/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya titip pak Menteri BPN yang mantan panglima. Supaya tahu ya Menteri BPN ini mantan Panglima TNI," lanjutnya.
Jokowi juga sedikit berkisah soal program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dibesutnya sejak tahun 2016. Dia bercerita sebelum PTSL dibesut olehnya, sertifikasi tanah bagi masyarakat sangat lamban.
Setahun, BPN cuma bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat. Padahal ada ratusan juta bidang tanah yang harus disertifikatkan.
"Padahal ada 126 juta yang harusnya disertifikatkan, yang sudah waktu itu cuma 46 juta, berarti masih 80 juta masih kurang seluruh Indonesia," kata Jokowi.
Maka dari itu, dia memulai program PTSL untuk memberikan masyarakat sertifikat tanah. Pasalnya, bila tak ada program PTSL, maka butuh ratusan tahun agar masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah.
"Kalau setahun 500 ribu, artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau? Silakan yang mau tunjuk jari saya beri sepeda. 80 juta setahun hanya 500 ribu, artinya 160 tahun kita menunggu. Ini yang kita reformasi," sebut Jokowi.
Tanah Tak Bersertifikat Picu Konflik
Jokowi menilai tanah-tanah yang belum bersertifikat juga dapat memicu konflik dan sengketa pertanahan. Ada yang bentuknya masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat lainnya, hingga masyarakat dengan pengusaha.
"Sengketa tanah di mana-mana. Karena apa? Karena rakyat belum pegang ini, belum pegang yang namanya sertifikat," ujar Jokowi.
Dia menegaskan sertifikat adalah hak hukum bagi warga negara atas tanah yang dimilikinya sendiri. Tidak sembarang orang bisa asal mengklaim tanahnya sendiri.
"Makanya ini penting. Ini bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada orang klaim ini tanah saya, 'oh bukan ini tanah saya, sertifikatnya ada'. Ndak bisa apa-apa dia. Ini bukti hak hukum atas tanah," sebut Jokowi.
(hal/das)
