.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) agar tak sembarang menggunakan sertifikatnya sebagai agunan bank. Bahasa awamnya, sertifikat disekolahkan.
Jokowi tak mau melarang sertifikat untuk disekolahkan, hanya saja dia meminta masyarakat benar-benar membuat hitung-hitungan yang matang sebelum meminjam ke bank dan menjadikan sertifikat sebagai agunan.
"Kalau ini (sertifikat) mau disekolahkan juga silakan, tapi kalau mau disekolahkan tolong dihitung. Kalau mau dipakai agunan ke bank, pinjaman ke bank, tolong dihitung. Saya titip, dihitung," jelas Jokowi dalam sambutannya di depan para penerima sertifikat yang disiarkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga meminta agar hasil pinjaman bank yang menggunakan agunan sertifikat tanah tidak digunakan untuk foya-foya semata. Sebaliknya, seluruh uang yang didapatkan sebaiknya digunakan untuk keperluan produktif. Misalnya untuk modal usaha ataupun investasi.
"Silakan pinjem ke bank silakan, tapi semuanya gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk modal investasi, gunakan untuk modal usaha. Jangan serupiah pun untuk dipakai hal-hal yang konsumtif dan seneng-seneng," tegas Jokowi.
"Kalau usaha berjalan jadi besar, silakan ada keuntungan mau beli mobil silakan, tapi dari keuntungan bukan pokok pinjaman. Saya titip ini," jelasnya.
Dia sempat bercerita jangan sampai pinjaman dengan agunan sertifikat tanah digunakan untuk foya-foya dan ujungnya utang tak bisa dibayarkan.
Misalnya, mendapatkan pinjaman Rp 500 juta, setengahnya dibuat beli mobil hanya untuk dipakai jalan-jalan. Cerita-cerita macam ini menurutnya seringkali dia dengar.
"Jangan sampai nanti sertifikat tanah luas, buat minjem, Dapat Rp 500 juta misalnya. Eh dia seneng. Heh hati-hati itu uang pinjaman dan harus kembalikan! Jangan sampai, saya titip kalau pinjam ke bank dapat Rp 500 juta, yang separuhnya beli mobil baru. Hati hati. Dapat Rp 50 juta, Rp 20 juta beli sepeda motor baru," tutur Jokowi.
"Ini petaka mulai di situ. Seneng muter-muter kampung, gagah. Muter muter desa, gagah naik mobil. Tapi itu hanya 6 bulan, percaya saya," sambungnya.
Jokowi mengingatkan, jangan sampai uang pinjaman dipakai foya-foya giliran ditagih tak bisa dicicil ataupun dibayar.
"Gagahnya itu hanya 6 bulan. Begitu nggak bisa nyicil, itu lah malapetaka dimulai. Saya titip jangan sampai seperti itu," tegas Jokowi.
(hal/das)
