Nasib Petani Miris Kala Berhasil Swasembada Beras, RI Harus Apa?

Nasib Petani Miris Kala Berhasil Swasembada Beras, RI Harus Apa?

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 22 Agu 2022 19:15 WIB
Memasuki musim hujan, sejumlah petani di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai menggarap sawahnya. Mereka membajak sawah untuk ditanami padi.
Ilustrasi/Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap fakta di balik keberhasilan Indonesia swasembada beras. Kondisi petani Indonesia masih miris dengan kepemilikan lahan sawah yang minim hingga pendapatan yang kecil.

Melihat hal itu, Zulhas menawarkan beberapa solusi untuk memperbaiki nasib petani. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Ketahanan Pangan DPP KNPI Muhammad Faisal Saihitua mengatakan ironisnya di tengah prestasi yang luar biasa capaian tiga kali berturut-turut swasembada beras. Namun, di sisi lain kesejahteraan petani masih sangatlah minim.

"Bila kita merujuk pada data BPS, tingkat kesejahteraan petani di Indonesia pada Juni 2022 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari naiknya nilai tukar petani (NTP) gabungan pada Juni 2022 sebesar 105,96," kata Faisal dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akan tetapi nilai NTP ini dipengaruhi oleh dua subsektor pertanian selain tanaman pangan yakni subsektor tanaman hortikultura dan subsektor peternakan. Oleh karenanya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani padi di saat terjadi swasembada beras selama tiga tahun ini." tambahnya.

Faisal pun mengatakan bahwa pemerintah harus serius dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan nasib petani. Menurutnya, selain menaikkan HPP, pemerintah juga bisa menerapkan beberapa strategi lain.

ADVERTISEMENT

Misalnya, lanjut Faisal dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi usaha, manajemen pemasaran dan rantai pasok, serta optimalisasi kemitraan kelembagaan.

"Hal ini memang tidak mudah dikarenakan butuh sinergitas berbagai stakeholder dari pusat sampai ke daerah, dan tentunya memakan waktu yang lama," katanya.

(ada/ara)

Hide Ads