Polda Metro Mau Atur Jam Kerja di Jakarta, Pak Bos Protes!

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan wacana pengaturan jam kerja baru yang diusulkan Polda Metro Jaya tidak banyak didiskusikan ke pengusaha.

"Seharusnya Pemerintah dapat membicarakan hal ini dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selama ini KADIN DKI Jakarta sebagai wadah dunia usaha nasional khususnya di DKI jakarta belum pernah diajak bicara tentang hal ini," kata Diana kepada detikcom.

Menurutnya, bila melihat struktur ekonomi kota Jakarta sebagai kota bisnis dan jasa, maka pola mengatasi masalah kemacetan di Kota Jakarta tidak dapat dilakukan dengan membagi jam kerja.

"Banyak kerugian yang dialami oleh pengusaha bila aturan ini diterapkan. KADIN DKI Jakarta berharap pemerintah dapat bijak dalam membuat rencana dapat membicarakan terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Diana.

Apa yang dikatakan Diana berbanding terbalik dengan pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Latif sebelumnya mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dari pemerintah daerah, kementerian, hingga asosiasi pengusaha soal usulan pengaturan jam kerja.

Menurutnya, ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu Kota. Dia bilang semua pihak sepakat untuk melanjutkan idenya soal pengaturan jam kerja.

"Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022) kemarin.

Usulan pengaturan jam kerja muncul dari pengamatan Latif soal kemacetan di Jakarta. Dia menilai mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan, sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

Maka dari itu jam kerja pegawai mesti diatur ulang. Salah satu opsinya adalah jam kerja diundur agar mobilitas tak menumpuk di waktu yang sama.