Syarief Hasan Kritisi Anggapan Dana Pensiun PNS Jadi Beban APBN

ADVERTISEMENT

Syarief Hasan Kritisi Anggapan Dana Pensiun PNS Jadi Beban APBN

Erika Dyah - detikFinance
Minggu, 28 Agu 2022 20:50 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan anggapan pemerintah yang menyebut dana pensiunan PNS membebani negara. Menurutnya, hal ini sangat janggal dan terkesan tidak menghargai pengabdian PNS untuk negara.

Syarief menerangkan PNS merupakan unsur penyelenggara negara yang memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Sehingga mereka sangat layak mendapatkan apresiasi di hari tuanya. Ia menegaskan pensiunan PNS bukanlah beban negara sebagaimana tendensi yang berulang kali disampaikan pemerintah.

"Saya kira ini perlu diklarifikasi dan diluruskan oleh pemerintah. Jangan sampai muncul anggapan dari publik dan khususnya PNS, bahwa pemerintah tidak menghargai pengabdian PNS. Selama masa pengabdiannya, PNS telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk pelayanan publik," ungkap Syarief dalam keterangannya, Minggu (28/8/2022).

"PNS adalah bagian penting dan strategis dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, jika setelah pensiun mendapatkan uang pensiun, ini adalah hal yang teramat wajar. Pemerintah, khususnya kementerian keuangan harus menjelaskan maksudnya," imbuhnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 25/1981 sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2013 tentang Asuransi Sosial PNS, PNS diwajibkan membayar iuran sebesar 8 persen dari penghasilan per bulan selama menjadi PNS. Syarief menyebut iuran ini nantinya akan digunakan sebagai dana pensiun dan jaminan hari tua setelah PNS pensiun. Sehingga, sebagian dari dana pensiun PNS adalah potongan penghasilan setiap bulan yang memang merupakan hak pensiunan.

"Jika pemerintah menganggap dana pensiun membebani APBN, lalu mengapa PNS dikenakan potongan penghasilan setiap bulan? Apakah iuran bulanan yang terhimpun dalam PT Taspen dan/atau Asabri dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pemerintah? Apakah pemerintah hendak menempatkan PNS sebagai unsur pekerja yang tidak perlu mendapatkan apresiasi? Saya kira deretan pertanyaan ini perlu dijawab oleh pemerintah dengan lugas dan terang," tegasnya.

Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini pun meminta pemerintah agar tidak tendensius dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kendati demikian, ia menilai perubahan skema kebijakan pembayaran dana pensiunan PNS sebagai perkara yang wajar didiskusikan.

Menurutnya, skema pay as you go sebagaimana mandat regulasi sekarang atau fully funded sebagaimana yang diutarakan pemerintah harus berangkat dari niat baik, apresiasi, dan atensi atas pengabdian PNS. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk melihat realitas perekonomian negara sebelum mengambil kebijakan yang berani.

"Negara bukanlah perusahaan. Mengelola negara bukan perkara untung rugi belaka. Pasal 28 D juncto Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tegas-tegas menyatakan negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, imbalan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta pengembangan sistem jaminan sosial sesuai dengan martabat kemanusiaan," jelas Syarief.

"Termasuk dalam hal ini PNS, dana pensiun adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pemerintah janganlah semata menggunakan kalkulasi bisnis dalam mengelola negara, khususnya jaminan dan kepastian hari tua bagi pensiunan PNS," pungkasnya.



Simak Video "Sudah 83 Hari, Tewasnya PNS Saksi Korupsi Masih Misteri"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT