ADVERTISEMENT

Lagi, Jokowi Bilang 'Bodoh' saat Singgung Belanja Impor Pemerintah

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 29 Agu 2022 10:22 WIB
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal keuangan negara yang kerap dibelanjakan produk impor sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Kejengkelannya terlihat hingga kata 'bodoh' keluar dari mulutnya.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).

"Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," kata Jokowi.

Jokowi mengaku telah berkali-kali meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas untuk mengawal pemerintah pusat dan daerah agar lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri.

"Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semua dengan semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri," imbuhnya.

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah telah berkomitmen untuk membelanjakan kas keuangannya untuk membeli produk dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, dana yang siap digelontorkan hingga Rp 800 triliun.

"Kita sudah membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama sehingga belanja-belanja pemerintah BUMN, pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," ujarnya.

"Realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, tapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawahnya akan kelihatan," tambahnya.

Jokowi sudah acap kali melontarkan amarahnya dan bilang 'bodoh' setelah mengetahui belanja pemerintah lebih banyak digunakan untuk produk impor. Meskipun pemerintah sudah memiliki e-katalog, platform tersebut justru masih dibanjiri barang impor.

Catatan LKPP, saat ini sudah ada 13.600 produk impor dalam e-katalog pemerintah yang dibekukan. Hal ini merupakan bagian dari arahan Jokowi untuk mendorong produk pengusaha dalam negeri.

(aid/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT