.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk meluncurkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan alokasi dana tersebut tidak memotong anggaran subsidi energi yang totalnya sudah mencapai Rp 502,4 triliun.
"Anggaran saya pastikan itu (diambil dari) anggaran bansos, bukan dari anggaran subsidi (energi)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).
Isa menjelaskan anggaran Rp 24,17 triliun tersebut berasal dari anggaran bansos yang sudah disetujui DPR RI ada penambahan sebesar Rp 18,6 triliun dan sisanya dari cadangan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isa menjelaskan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sekitar Rp 22 triliun. Sisanya Rp 2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Yang kita siapkan Rp 22 triliun sebenarnya dan uangnya sudah ada. Sisanya dari Pemda (Rp 2,17 triliun)," ujarnya.
Tambahan bansos ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Dengan begini diharapkan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.
"Belakangan ini harga-harga sudah naik dan ini perhatian pemerintah. Kenaikan harga pangan ini kan sudah sampai dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Saat ditanya apakah ada hubungannya dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Isa tidak memberi keterangan lebih lanjut. Dia hanya menyebutkan tambahan bansos ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat.
"Apakah BBM mau dinaikkan atau tidak dinaikkan, pemerintah sudah melihat ada kebutuhan untuk membantu rakyat dengan tambahan bansos," imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah bakal menggelontorkan bansos tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Isa pun mengklarifikasinya.
"Saya menduga Ibu itu kayak memberi nama kepada BLT-nya itu BLT untuk subsidi (BBM)," ujarnya.
(aid/zlf)
