.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi mengelola utang pemerintah dengan aman. Hal ini dipaparkan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak pasti. Kecenderungan inflasi tinggi yang menyebabkan suku bunga global meningkat tajam hingga tahun 2023.
Belum lagi pemerintah saat ini dikejar target defisit APBN 2023 yang harus mengecil di bawah 3 % PDB untuk memenuhi Amanat UU 2/2020 dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dari itu pengelolaan utang dan pembiayaan harus makin waspada dan hati-hati," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Dia memaparkan beberapa strategi yang akan dilakukan dalam mengelola utang, di antaranya adalah melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang efisien hingga mencari sumber pembiayaan yang aman.
Pemerintah juga akan melakukan pendalaman pasar obligasi dalam negeri yang mampu menjaga stabilitas instrumen obligasi negara secara berkelanjutan.
"Koordinasi bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS akan terus diperkuat dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang makin menantang," ungkap Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan sendiri telah mencatat posisi utang pemerintah per akhir Juni 2022 sebesar Rp 7.123,62 triliun dengan rasio 39,56% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik sekitar Rp 121 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp 7.002 triliun.
(hal/ara)
