Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp 7,88 T, Singgung Kontribusi BUMN

ADVERTISEMENT

Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp 7,88 T, Singgung Kontribusi BUMN

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 08 Sep 2022 12:06 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (18/03/2021). Rapat tersebut membahas pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro.
Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp 7,88 T, Singgung Kontribusi BUMN/Foto: Rengga Sencaya
Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) BUMN 2023 sebesar Rp 7,88 triliun. Dengan begitu totalnya menjadi Rp 73,58 triliun.

Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI meminta dukungan dan mendorong Kementerian Keuangan agar usulan tersebut dapat diterima. Dia menyinggung bahwa selama ini kontribusi BUMN kepada negara terus meningkat.

"Jadi izin kalau Komisi VI berkenan bisa tetap mendorong ini dengan argumentatif bahwa pajak, PNBP dan dividen kami terus meningkat. Kita berharap antara dividen dan PMN itu nanti seimbang di 2024. Mohon kalau dari Komisi VI berkenan membantu tambahan Rp 7,88 triliun," kata Erick, Kamis (8/9/2022).

Erick menjelaskan ada gap Rp 20,81 triliun antara usulan PMN 2023 dengan alokasi pada Nota Keuangan 2023. Seperti PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) yang diusulkan Rp 30,56 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), baru disetujui Rp 28,90 triliun.

Lalu PMN untuk Defend ID yang diusulkan Rp 3 triliun baru disetujui Rp 1,75 triliun. PMN ini rencananya digunakan untuk penugasan pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi.

"Sekarang Defend ID mendapat banyak alokasi order baik dari Kemenhan maupun dari kementerian lain termasuk beberapa pesawat terbang yang di-order, bahkan ada order dari luar negeri sebenarnya dari UAE. Tentu dalam kita menerima order kan kita perlu menjaga cashflow, nah ini memang yang kemarin baru dikasih Rp 1,75 triliun," jelasnya.

Kemudian AirNav dari usulan Rp 790 miliar baru disetujui Rp 660 miliar. "Ini untuk perbaharuan alat apalagi kita sudah ada kerja sama regional dengan Singapura, tidak mungkin kita tidak memperbaiki sistem dari radar kita secara menyeluruh," tambahnya.

PMN yang sudah pasti disetujui sesuai usulan baru untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun di mana penggunaannya untuk penugasan jaringan listrik dan program listrik desa.

Dari gap Rp 20,81 triliun antara usulan PMN 2023 dengan alokasi pada Nota Keuangan 2023, Erick menyebut ada cadangan investasi sebesar Rp 5,70 triliun yang harapannya bisa untuk BUMN sebagai tambahan PMN.

"Jadi total yang kemarin disetujui Rp 41,31 triliun (dari Rp 67,82 triliun). Kami sedang mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp 5,7 triliun, jadi totalnya Rp 47 triliun. Rp 5,7 triliun ini terus terang kita belum mendapatkan detail penggunaannya untuk apa saja, tapi bisa juga untuk keperluan tadi," tuturnya.

BUMN yang Belum Dapat Kepastian PMN:

1. InJourney usulan PMN Rp 7,50 triliun untuk holding dan pengembangan 5 destinasi wisata.
2. IFG usulan PMN Rp 6 triliun untuk penugasan KUR yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo.
3. Reasuransi Indonesia usulan PMN Rp 3 triliun untuk penguatan modal sebagai penugasan.
4. ID Food usulan PMN Rp 2 triliun untuk penugasan memperbaiki struktur permodalan dan kepasitas usaha untuk ketahanan pangan.
5. Perum Damri usulan PMN Rp 870 miliar untuk penugasan perbaharuan armada ke bus listrik.
6. PT KAI (Persero) usulan PMN Rp 4,10 triliun untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). PMN masih menunggu keputusan Komite KCJB sesuai Perpres Nomor 93 Tahun 2021

Lihat juga video 'Erick Soal BBM: Kita Bukan Naikkan Harga, Tapi Pengurangan Subsidi':

[Gambas:Video 20detik]



(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT