Kementerian Perhubungan sudah menetapkan kenaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 6%-13% pada tiga zona atau 9% secara nasional. Apakah besaran kenaikan ini sudah tepat?
Direktur Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Yudo Anggoro menyebut langkah Kemenhub menaikkan tarif sebagai respons kenaikan BBM sudah tepat. Yudo berpendapat pemerintah akan menahan laju inflasi tak lebih dari 5%.
"Memang saat ini situasinya sedang sulit, mengingat adanya kenaikan harga BBM, kemudian berlanjut ke kenaikan transportasi online. Biasanya nanti juga akan disusul dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tapi saya rasa pemerintah akan terus berusaha menekan agar laju inflasi tidak lebih dari 5 persen," kata Yudo, ditulis Rabu (14/9/2022).
Kenaikan tarif ojol ini diharapkan bisa menambah pendapatan dari driver. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran dari driver dengan kenaikan tarif ini akan ada penurunan permintaan dari pengguna.
"Saya yakin aplikator akan berpikir untuk mengusahakan kesejahteraan bagi mitra driver ojol. Yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan inovasi atau diskon maupun program menarik. Dengan demikian, konsumen akan dimudahkan, mitra pengemudi juga dimudahkan," imbuhnya.
Sebelumnya beberapa pengamat ekonomi juga menyarankan Kemenhub untuk menekan kenaikan tarif ojol agar menjaga harga keekonomian layanan ojol. Harga keekonomian ini harus menyeimbangkan daya beli masyarakat dengan kebutuhan operasional dan kesejahteraan para pengendara ojol.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah sebelumnya menyarankan kenaikan tarif tak lebih dari 10%.
"Angka wajar menurut saya itu ya 10 persen," tuturnya.
Pendapat senada diungkapkan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih. Menurut Sri kenaikan tarif ojol menjadi keniscayaan, namun ia menekankan tingkat kenaikan yang tidak terlalu tinggi.
"Mudah-mudahan naiknya tidak tinggi, tetapi bertahap. Kalau tarif ojol tidak naik, driver yang jumlahnya 3 jutaan juga kasihan," ujar Sri.
(zlf/zlf)