.webp)
Inflasi dinilai bisa berdampak terhadap serapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja di industri padat karya juga bisa terdampak jika cukai rokok naik tahun depan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, selama pandemi COVID-19, perekonomian nasional maupun daerah sempat terpuruk akibat banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus mendengar aspirasi dari pekerja. Salah satunya termasuk juga kebijakan cukai yang berdampak bagi sektor yang padat karya itu harus mendengarkan suara hati dari pekerja SKT," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emanuel mengatakan, pihaknya selalu mendapatkan pengaduan dan keluhan dari berbagai pihak, termasuk pekerja sigaret kretek tangan (SKT) yang setiap tahunnya harap-harap cemas menunggu pengumuman kebijakan cukai.
"Kami berharap segala kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat melindungi tenaga kerja khususnya ibu-ibu produktif dari sektor ini," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengatakan, kebijakan pemerintah terhadap tarif cukai SKT akan menentukan kelangsungan pemulihan perekonomian lokal, khususnya di area sentra tembakau dan daerah pabrik SKT beroperasi.
Dia menilai pemerintah tidak perlu menaikkan tarif cukai SKT pada 2023 mengingat kontribusi segmen ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan perekonomian cukup besar.
"Sebaiknya pemerintah jangan menaikkan tarif cukai SKT pada tahun 2023. Segmen ini sangat padat karya dan berkontribusi besar untuk kesejahteraan para petani dan pekerja SKT," katanya.
Pemulihan ekonomi dan kesejahteraan pekerja SKT dapat didukung oleh kebangkitan UMKM seperti pabrikan SKT.
"Kehadiran pabrikan SKT di suatu wilayah mendorong pergerakan ekonomi karena melibatkan banyak masyarakat dalam kegiatannya, mulai dari pelinting rokok dan usaha kecil lainnya yang menopang keberlangsungan usaha itu," katanya.
(kil/ara)
