Badan Anggaran DPR RI menyetujui pengajuan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun untuk 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bangga DPR RI, Said Abdullah.
"Total keseluruhan awal di postur menjadi Rp 2.246,57 triliun. Setuju? " katanya setelah anggota dan pemerintah mengatakan setuju, dia mengetuk palu menandakan persetujuan, Selasa (20/9/2022).
"Semua yang menjadi concern kawan-kawan akan menjadi catatan dalam pengambilan keputusan," lanjutnya.
Said memaparkan persetujuan belanja pemerintah pusat itu, dibagi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L. Adapun total anggaran belanja K/L disetujui menjadi Rp 1.000,7 triliun yang mulanya pada portur semenrara Rp 993,1 triliun.
"Kemudian belanja non K/L sebesar Rp 1.245,6 triliun," lanjutnya.
Rincian untuk belanja non K/L terdiri dari program pengelolaan utang Rp 441,4 triliun, program pengelolaan hibah Rp 10,1 triliun, pengelolaan subsidi yang terdiri dari energi dan non energi Rp 221,9 triliun, kemudian pengelolaan belanja lainnya Rp 349,3 triliun, dan pengelolaan transaksi khusus Rp 156,4 triliun.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran pemerintah pusat Rp 2.246,5 T.
"Sesuai postur sementara usulkan panja ini tetap Rp 2.246,457 triliun," jelas Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI.
Sementara dalam RAPBN 2023 sebelumnya anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun. Jika dibandingkan dengan yang diusulkan ada kenaikan anggaran sebesar Rp 16,4 triliun. Anggaran yang diusulkan saat ini lebih tinggi dari tahun lalu.
