ADVERTISEMENT

Erick Thohir Minta Tambahan Suntikan Modal Negara Rp 7,88 T, Buat Apa?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 21 Sep 2022 16:48 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan penandatanganan dokumen operasional komersial Bandara Kualanamu oleh AP II dan APA di Sarinah
Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Dok. Kementerian BUMN
Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir meminta adanya tambahan penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,88 triliun pada tahun depan. PMN itu digunakan untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) untuk penanganan kredit usaha rakyat (KUR).

Erick Thohir menjelaskan, sejak awal pihaknya mengajukan PMN Rp 67,82 triliun. Namun, yang disetujui saat ini Rp 41,31 triliun yang dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp 28,9 triliun, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, Airnav Indonesia Rp 0,66 triliun.

Kemudian, akan ada juga tambahan cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun. Sehingga, terjadi peningkatan dari Rp 41, 31 triliun menjadi Rp 47,01 triliun.

Lebih lanjut, Erick Thohir kemudian meminta tambahan PMN sebesar Rp 7,88 triliun untuk penanganan KUR tahun depan.

"Kami memang kemarin belum mem-breakdown secara detil untuk Rp 5,7 triliun ke mana saja, karena seperti yang dipaparkan sebelumnya kita menginginkan ada tambahan Rp 7,88 triliun. Jadi totalnya Rp 13,58 triliun di mana penambahan seperti ditekankan sejak awal kita untuk modal Askrindo, Jamkrindo untuk penanganan KUR yang memang tahun depan ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun," papar Erick Thohir dalam rapat kerja di Komisi VI, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dia mengatakan, PMN ini akan digunakan sebagai bantalan sejalan dengan peningkatan KUR.

"Artinya apa, peningkatan KUR itu perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi daripada asuransi supaya ini bisa berjalan sebagai bantalan fundamental modalnya," jelasnya.

Ia berharap, anggaran PMN sebesar Rp 47,01 triliun untuk disetujui lebih dahulu. Kemudian, tambahan Rp 7,88 triliun bisa didiskusikan selanjutnya.

"Kami berharap bila hari ini kita mendapat putusan yang tadi bahwa totalnya Rp 47,01 triliun mungkin tutup dulu, diketok dulu. Tetapi bila pimpinan Komisi VI dan seluruh anggota Komisi VI bisa mendukung tetap diupayakan ada tambahan Rp 7,88 triliun dari tentu realokasi dari pendanaan lainnya, yang bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR. Dan kami coba juga bicara dengan pimpinan kami Menko, Menkeu untuk menselaraskan daripada penggunaan dana khususnya untuk KUR," paparnya.



Simak Video "Erick Soal BBM: Kita Bukan Naikkan Harga, Tapi Pengurangan Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT