BTN Kantongi Restu DPR Buat Rights Issue Rp 4,13 T

ADVERTISEMENT

BTN Kantongi Restu DPR Buat Rights Issue Rp 4,13 T

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 14 Sep 2022 17:46 WIB
Teller melayani nasabah untuk bertransaksi di Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Cabang Harmoni, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Bank BTN berfokus bagaimana penyaluran dana PEN dapat mendorong industri pembangunan perumahan dapat terus bergerak dalam rangka mendongkrak ekonomi nasional dan masyarakat tetap dapat memiliki rumah di masa pandemi COVID-19.  Dana PEN yang ditempatkan di Bank BTN salah satunya telah disalurkan dalam bentuk  subsidi bunga KPR  dan UMKM dengan jumlah kurang lebih mencapai 1,15 juta debitur dengan nilai sekitar Rp2,49 triliun.
BTN Kantongi Restu DPR Buat Rights Issue Rp 2,48 T/Foto: dok. Bank BTN
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan restu rencana aksi korporasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue.

Hari ini memang digelar Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban dan Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo.

"Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2,48 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk melalui skema rights issue. Nilai rights issue porsi Publik sebesar Rp 1,65 triliun dengan porsi saham pemerintah sebesar 60% dan kepemilikan saham publik sebesar 40%," tulis salah satu kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara di Komisi XI DPR RI, Rabu (14/9/2022).

Dalam kesimpulan berikutnya, Komisi XI menyatakan PMN kepada BTN dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan BTN dengan capital adequacy ratio (CAR) terjaga di atas 15,4%.

Selain itu, PMN juga akan meningkatkan kemampuan bisnis dari BTN, khususnya penyaluran 1,32 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang akan mendukung target prioritas nasional di bidang perumahan, serta pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan.

"BTN telah meningkatkan kinerjanya yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas, efisiensi operasional, risiko likuiditas yang terjaga, pengelolaan aset yang berkualitas dan risiko modal yang terjaga," ujar Ami.

Tak cuma soal aksi korporasi, DPR RI juga meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mensinergikan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien, antara lain sinergi BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan lain-lain.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga diminta untuk mengoptimalkan manfaat Privatisasi BTN dalam meningkatkan kontribusi penerimaan negara, penyediaan fasilitas KPR, meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan dan memperkuat industri lokal serta UMKM dari proyek perumahan yang dibiayai.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT