.webp)
Hari ini Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Dalam rapat, BTN ditanya anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Eriko Sotarduga terkait sulitnya memiliki rumah di perkotaan. Dia menyebutkan banyak generasi muda yang akan sulit memiliki rumah karena harganya sudah menyentuh Rp 750-Rp 800 juta.
"Bagaimana caranya mereka beli dengan gaji UMR Jakarta atau gaji Rp 6-7 juta, satu pertiga disiapkan untuk cicilan rumah, dengan pinjaman maksimum 20 tahun, uang muka Rp 200-300 juta dari mana?," kata Eriko di Komisi XI DPR RI, Rabu (14/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Siap-siap Bunga KPR Mau Naik Nih! |
Eriko mengatakan masyarakat membutuhkan rumah untuk berteduh agar bisa lebih sejahtera karena ini merupakan hak yang sederhana yang harus dimiliki oleh rakyat. Dia mengusulkan mekanisme cicilan rumah dengan tenor 30-40 tahun di BTN yang merupakan bank milik pemerintah.
"Saya yakin ada kemampuan, tapi yang ini supaya 30-40 tahun kenapa tidak sih, untuk rakyat kok. Subsidi BBM saja dilakukan, apalagi (subsidi) rumah, kereta cepat saja dibiayai yang sebenarnya tidak perlu secepat itu, ini harus ada unsur keadilannya. Ayo dipersiapkan untuk yang akan datang," jelas dia.
Usai RDP, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan untuk tenor KPR 30 tahun atau lebih sedang dikaji. Hal ini memang memungkinkan, tapi bank juga harus menyediakan dana jangka panjang.
"Kalau pembiayaan 30 tahun dananya juga harus 30 tahun, dari mana dana itu tersedia? Butuh dukungan SMF, pemerintah dan FLPP sudah ada nanti bisa disesuaikan, sekarang kan 20 tahun," jelas dia.
Haru menyebutkan KPR subsidi paling lama 20 tahun, komersil 25 tahun, dan paling banyak masyarakat mengambil kredit 10 tahun. Menurut Haru, banyak yang membutuhkan tenor kredit jangka panjang.
Oleh karena itu diusulkan untuk kriteria tertentu, sehingga dana pemerintah bisa menyasar masyarakat yang lebih banyak. Dia mengharapkan kajian ini bisa selesai tahun depan.
Sekarang, BTN sedang membahas di Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. "Kementerian intinya mendukung agar masalah perumahan segera selesai dan mendukung agar lebih mandiri," jelas dia.
(kil/ara)
