.webp)
Hari ini Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Eriko Sotarduga menanyakan terkait isu penggabungan BTN dan BNI.
"Apa benar pak? (BNI dan BTN merger)," kata Eriko, di Komisi XI DPR, Rabu (14/9/2022).
Menanggapi hal tersebut, Rio menjawab jika pemerintah belum mendengar rencana tersebut. "Kami tidak mendengar rencana itu akan dilakukan," jelas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan terkait penyertaan modal negara (PMN) untuk memperkuat peran sebagai agen pembangunan. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam paparannya, Haru juga menjelaskan rencana BTN mendukung keberhasilan dan keberlangsungan program pemerintah satu juta rumah., meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan kredit perumahan, sehingga BTN bisa memaksimalkan kuota KPR yang diberikan.
Dalam Public Expose Live 2022, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengungkapkan wacana akuisisi BTN oleh BNI tak ada di rencana bisnis bank (RBB).
"Tidak ada di corporate plan BNI, tidak ada arahan atau tindak lanjut dari pemegang saham untuk mengakuisisi BTN ini jadi aksi korporasi kami," kata dia.
Simak juga Video: Hendro Fernando, Ajak Para Eks Teroris Urus 'Telur Puyuh'
