ADVERTISEMENT

Sri Mulyani Minta DPR Segera Restui PMN Garuda Rp 7,5 T

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 22 Sep 2022 13:57 WIB
Menkue Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5). Sri Mulyani jelaskan percepatan pembangunan infrastrukur dalam APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta DPR RI mempercepat persetujuan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. PMN untuk Garuda Indonesia belum disetujui Komisi XI DPR RI.

Sri Mulyani memohon agar persetujuan PMN Garuda yang dilakukan dengan skema rights issue segera disetujui Komisi XI DPR RI sebelum masa reses.

"Karena tadi dikatakan DPR akan reses, mungkin ini bisa diputuskan dulu sebelum reses, sehingga Garuda bisa melakukan optimalisasi dari tahap penyehatan ini," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Menanggapi permintaan Sri Mulyani, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyatakan pihaknya akan segera mendalami PMN Garuda Indonesia. Hal itu bakal dilakukan pada 26 September, direksi Garuda Indonesia diminta hadir ke Komisi XI DPR RI untuk melakukan pendalaman.

"Untuk Garuda kita akan pendalaman hari Senin tanggal 26," jawab Kahar.

Sri Mulyani bilang PMN Rp 7,5 triliun akan digunakan Garuda Indonesia untuk beberapa hal, mulai dari perawatan dan penambahan pesawat, serta modal kerja.

Dia menambahkan salah satu syarat utama PMN adalah Garuda harus mendapatkan persetujuan restrukturisasi utang dengan para krediturnya lewat putusan homologasi pada pengadilan PKPU. Hal itu sudah dilakukan oleh Garuda.

"PMN akan diberikan melalui skema rights issue HMETD. PMN Diberikan setelah sudah terjadi kesepakatan perdamaian dengan kreditur yang disahkan melalui putusan homologasi. PMN akan masuk sesudah balance sheet Garuda sudah lebih bisa di-manage dan negosiasi dengan kreditur sudah disahkan dalam putusan homologasi dan juga ada rencana melakukan rights issue," papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun menyinggung masalah korupsi di Garuda Indonesia. Menurutnya, masalah yang terjadi pada masa lalu itu sudah berada di ranah penegakan hukum dan tidak akan mempengaruhi proses PMN.

"Masalah governance di Garuda, khususnya masalah korupsi di masa lalu tetap dilakukan oleh penegak hukum ini di luar korporasinya," sebut Sri Mulyani.

Simak juga Video: Hadiah Rp 10 M Buat Pemda yang Mampu Tahan Inflasi Akibat Harga BBM

[Gambas:Video 20detik]



(hal/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT