Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Rp 11 M, Ini Rinciannya

ADVERTISEMENT

Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Rp 11 M, Ini Rinciannya

Ilyas Fadilah - detikFinance
Sabtu, 24 Sep 2022 17:15 WIB
Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Rp 11 M, Ini Rinciannya
Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Rp 11 M, Ini Rinciannya/Foto: Dok. Kemendag
Jakarta -

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) memusnahkan barang-barang impor ilegal senilai Rp 11 miliar hasil pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border). Pemusnahan dilakukan di kawasan pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (24/9).

"Tindakan pemusnahan barang-barang impor ilegal senilai Rp 11 miliar tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border)," Kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas?) dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).

Pengawasan dilakukan pada Januari-September 2022 di wilayah kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya. Produk yang dimusnahkan terbukti diimpor secara ilegal atau tidak berdasarkan regulasi impor.

Zulhas menjelaskan, pemusnahan dilakukan terhadap 15 jenis produk impor seperti produk elektronik, produk kehutanan, produk plastik, dan produk pakaian. Importir produk-produk itu tidak memiliki perizinan impor yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kegiatan pemusnahan ini merupakan salah satu upaya agar para pelaku usaha dapat tertib secara hukum dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terutama untuk importasi komoditi post border yang telah diatur dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border)," imbuh Zulhas.

Zulhas menyebut selama ini pemerintah telah memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha. Misalnya, kemudahan pengurusan perizinan, keringanan di bidang fiskal, mempersingkat waktu arus masuk barang, dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Untuk itu Zulhas meminta pelaku usaha juga tertib hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono berharap para pelaku usaha selalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan usahanya.

"Kami akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan," ujarnya.

Saat ini, Kementerian Perdagangan baru memiliki empat Balai Pengawasan Tertib Niaga yang berada di empat kota besar yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bekasi. Tujuan pembentukan Balai Pengawasan yaitu sebagai ujung tombak pengawasan bidang perdagangan di daerah bersama dengan instansi terkait.

(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT