.webp)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus hingga akhir Agustus 2022. Besarannya sangat fantastis mencapai Rp 107,4 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah ini naik 0,58% dari GDP Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers APBN KITA.
"Kita lihat sampai di posisi akhir Agustus, APBN kita masih mencatatkan keseimpbangan primer yang surplus Rp 342,1 triliun. Dan overal balance juga surplus Rp 107,4 triliun, atau dalam hal ini surplus 0,58% dari GDP kita," jelas Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhir Juni 2022, APBN surplus mencapai Rp 73,6 triliun. Sementara APBN mengalami surplus Rp 106 triliun pada bulan Juli
Penerimaan negara hingga akhir Agustus 2022 mencapai Rp 1.764,4 triliun atau tumbuh 49,8% (year on year/yoy). Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp 1.378 triliun (52,3%), yaitu dari penerimaan pajak Rp 1.171,8 triliun (58,1%), serta kepabeanan dan cukai Rp 206,2 triliun (30,5%) dan penerimaan negara bukan pajak (BNPB) Rp 386 triliun (38,9%).
Sementara itu belanja negara mencapai Rp 1.657 triliun (6,2%). Meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.178,2 triliun (8,3%). Dan transfer ke daerah terealisasi Rp 478,9 triliun (1,3%).
Menurut Sri mulyani, dengan surplus ini, dan defisit yang rendah, menjadikan strategi APBN sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi, yaitu cost of fund yang tinggi. Apalagi sedang ada guncangan di sektor keuangan, seperti tren kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dn lainnya.
Di posisi akhir Agustus 2022, Indonesia masih memiliki selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran atau SiLPA Rp 394,2 triliun. Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu Rp 302,4 triliun dan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 148 triliun.
"Kita terus akan menjaga APBN kita, termasuk nanti pembayaran subsidi kompensasi yang diperkirakan melonjak tinggi pada kuartal ketiga dan keempat, kita akan menggunakan seluruh penerimaan negara kita yang sangat baik," imbuhnya.
Menurutnya ini adalah komitmen pemerintah menggunakan APBN untuk terus melindungi masyarakat dan perekonomian, sekaligus melindungi APBN agar semuanya terjaga secara seimbang.
(dna/dna)
