Wajib Netral, PNS Dilarang Keras Ikut Kampanye Pemilu! Ini Sanksinya

ADVERTISEMENT

Wajib Netral, PNS Dilarang Keras Ikut Kampanye Pemilu! Ini Sanksinya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 26 Sep 2022 19:20 WIB
Jakarta-Indonesia, civil servants within the TNI AU attend the flag ceremony to commemorate the 71th anniversary of the Air Force.
Ilustrasi ASN. Foto: Getty Images/Yamtono_Sardi
Jakarta -

Pemerintah mengatur netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan umum (pemilu). Hal ditandai dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mentari Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 144.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Seperti dikutip detikcom, Senin (26/9/2022), dalam bagian kesatu keputusan ini disebutkan maksud dari keputusan ini yakni (a) membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, dan (b) mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran atas netralitas pegawai ASN.

Kemudian, tujuan keputusan ini ialah (a) terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional, (b) terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.

Bagian kedua disebutkan, ruang lingkup keputusan bersama yakni, (a) upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dan pada instansi pemerintah, (b) bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN, (c) pembentukan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang dilengkapi uraian dan fungsi, (d) tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dan (e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan bersama.

Di bagian keempat dijelaskan, bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b tercantum dalam lampiran II.

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik disebutkan dalam lampiran II. Bentuk pelanggaran itu seperti memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait dengan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.

Adapun sanksi atau hukumannya salah satunya sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka.



Simak Video "Gerindra-PKB Belum Bisa Bicara Anggota Koalisi Baru, Takut Disharmoni"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT