Di sisi desain kelembagaan, hasil kajian menunjukkan satu sektor bisa diurus oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L). Di sektor energi terbarukan ada 6 KL yang mengurusi; konservasi laut 7 KL, pengelolaan pulau kecil dan pesisir kota 16 KL, dan perikanan dan budidaya 13 KL.
"Ini membuktikan bahwa pengelolaan pulau kecil, perikanan budidaya, maupun konservasi laut ini menjadi salah satu data yang menarik untuk kita analisis bersama," ucap Denny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan tantangan utama pembangunan ekonomi biru yaitu menyeimbangkan pembangunan kawasan Indonesia barat dan kawasan Indonesia timur.
Sebab, ia menyebut saat ini 56,10% penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk itu, persebaran penduduk yang merata ke berbagai pulau penting untuk dilakukan.
"Tugas kita adalah dengan memperhatikan gambaran persebaran penduduk menurut pulau, bagaimana kita membangun kawasan timur Indonesia, bagaimana kita bergerak ke arah pembangunan yang mengutamakan ekonomi biru dari segala jenis sektor di maritim kita," ucapnya.
Proyeksi sektor prioritas ekonomi biru 2022-2045 menetapkan implementasi dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, jangka pendek pada 2022-2024. Kedua, jangka menengah pada 2024-2029. Ketiga, jangka panjang pada 2029-2045.
(fdl/fdl)