Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap Indonesia segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). FATF adalah organisasi internasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
Sri Mulyani mengatakan, dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa lebih berkontribusi. Apalagi beberapa prioritas strategis FATF sejalan dengan prioritas Indonesia
"Dengan menjadi anggota penuh (FATF) maka Indonesia bisa berkontribusi lebih besar bagi FATF dan dunia," katanya dalam konferensi virtual Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime secara virtual, Rabu (28/9/2022).
Saat ini Indonesia baru menjadi salah satu associate member yaitu Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Status Indonesia dalam FATF masih sebagai observer dan belum menjadi anggota tetap.
Namun menurut Sri Mulyani, indonesia dinilai cukup kompatibel dan memenuhi standar internasional untuk Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
Ia menambahkan, proses indonesia menjadi anggota FATF masuk ke tahap Mutual Evaluation Review (MER) atau tahap penilaian. Penilaian berlangsung sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022.
Penilaian tersebut menjadi syarat untuk jadi anggota penuh FATF, dan baru diumumkan pada Februari 2023.
Program FATF dinilai sejalan dengan prioritas Indonesia dalam menghadapi berbagaio persoalan. Misalnya, meningkatkan transparansi pemilik manfaat, meningkatkan efektivitas pemulihan aset kriminal, hingga pemanfaatan transformasi digital.
Apalagi transformasi digital menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam G20.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyebut sektor Indonesia mengalami pertumbuhan. Diproyeksikan ekonomi digital Indonesia tahun 2025 mencapai US$ 120 miliar.
"Tahun 2021, ekonomi digital Indonesia jadi yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar US$ 70 miliar. Angka tersebut diharapkan tumbuh jadi US$ 120 miliar pada 2025," ujarnya.
Di sisi lain, pertumbuhan sektor digital juga membawa dampak negatif. Misalnya menciptakan ruang baru untuk aksi kriminal.
"Sektor ekonomi digital tumbuh, begitu juga digital transaksi. Itu memang memberi benefit terhadap inklusi keuangan, tapi juga menciptakan platform baru untuk money laundry dan kejahatan ekonomi," imbuhnya.
(dna/dna)
