.webp)
Belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah masih rendah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyampaikan realisasi penyaluran bansos di tingkat provinsi masih 46,01%, Sementara di tingkat kabupaten kota baru cuma 39,82% saja.
Dia pun meminta pemerintah daerah segera mempercepat penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga pengendali inflasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka realisasi itu masih rendah. Maka penyalurannya mesti dipercepat dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan jaga daya beli masyarakat," ungkap Luhut dalam Agenda Pengarahan Presiden Joko Widodo ke seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, di JCC Senayan, Kamis (29/9/2022).
Dalam agenda tersebut Luhut menyampaikan laporan kinerja program pemerintah di bawah komando 3 Kementerian Koordinator kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari laporan inflasi hingga penanganan kemiskinan nasional.
Selain soal realisasi bansos tingkat daerah yang masih minim Luhut juga melaporkan soal penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi.
"Terkait penggunaan belanja tidak terduga rata-rata tingkat provinsi baru tercapai 11,23%, di tingkat kabupaten kota 15,69%," papar Luhut.
Luhut juga mengingatkan agar para pemerintah daerah segera merealisasikan bantuan sosial dari 2% dana transfer umum untuk bantuan sosial di tengah kenaikan harga BBM di bulan Oktober.
"Pada Oktober ini Pemda pun akan merealisasikan penggunaan 2% dana transfer umum," imbuh Luhut.
(hal/dna)
