.webp)
Apabila alasan pemerintah menerapkan kebijakan WFH untuk mengurangi kepadatan, Trubus bilang itu tidak tepat. Pasalnya, secara sosial lingkungan di Bali tidak seramai di Jakarta.
"Kalau dari sosial masyarakatnya, jalan di sana ngga sepadat Jakarta menurut saya. Di Bali itu intensitasnya nggak separah di Jakarta. Kalau disuruh WFH ya malah aneh. WFH ini malah nggak ada pengaruhnya," kata Trubus.
Lagipula Trubus pun yakin, delegasi G20 ditempatkan di tempat yang khusus. Misalnya saja di kawasan elit yang jauh dari keramaian. Tempat menginap dan acaranya pun tidak akan jauh berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kayak hotel dengan venue-nya mungkin nggak akan jauh. Pasti dikasih jalan yang bagus juga," sebut Trubus.
"Kalau cuma alasan mobilitas biar nggak macet atau bagaimana kan mereka delegasinya ada patwal, ada protokoler lengkap. Tidak ada urusan kemacetan," lanjutnya.
Permintaan Lain Luhut
Selain meminta adanya WFH, Luhut juga meminta semua pemangku kepentingan mematangkan skenario operasi Bandara Ngurah Rai saat KTT G20. Mulai dari ketersediaan slot parkir pesawat VVIP, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, hingga pemberlakuan penutupan bandara sementara.
Luhut juga menyampaikan kemungkinan akan ada pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan parkir pesawat untuk umum. Dia juga meminta ada sosialisasi yang baik soal pengaturan perubahan jarak dan atau jeda jadwal waktu antar-pesawat.
"Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang," kata Luhut.
Luhut juga meminta Bandara Ngurah Rai mengurangi pengurusan bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ). Dalam hal ini menurut Luhut meminta paspor dan data-data sudah dicek terlebih dahulu tanpa perlu dikumpulkan dan diproses secara langsung di bandara.
(hal/dna)
