Subsidi Tarif KRL Terancam Hilang Bila KCI Diakuisisi MRT Jakarta

ADVERTISEMENT

Subsidi Tarif KRL Terancam Hilang Bila KCI Diakuisisi MRT Jakarta

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 12 Okt 2022 11:09 WIB
Sejumlah penumpang beraktivitas di Halte CSW, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan besaran maksimal tarif integrasi transportasi MRT-LRT-TransJakarta sebesar Rp 10 ribu. Kebijakan tarif integrasi tiga mode transportasi itu diberlakukan mulai hari ini.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Subsidi tarif PSO (public service obligation) kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek terancam hilang apabila PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diakuisisi oleh MRT Jakarta. Tanpa subsidi tarif dikhawatirkan tarif KRL Jabodetabek bakal naik.

Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang bila KCI diakuisisi MRT Jakarta yang bercap BUMD, maka subsidi PSO pemerintah tidak akan bisa cair. Pasalnya, KCI telah ikut menjadi BUMD, aturannya yang berlaku adalah subsidi PSO untuk BUMD diberikan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.

Masalahnya adalah jaringan KCI sudah besar, Deddy justru mempertanyakan kemampuan dan kemauan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi. Bisa jadi subsidi justru berkurang atau malah hilang.

"Apakah mau Pemprov berikan semua subsidi ke penumpang KCI, apakah modalnya ada," ungkap Deddy saat dihubungi detikcom, ditulis Rabu (12/10/2022).

Masalahnya lagi, KCI tidak beroperasi di Jakarta saja, KRL Jabodetabek saja beroperasi juga di beberapa kota yang ada di Jawa Barat dan Banten. Belum lagi, beberapa operasional kereta lokal di berbagai daerah yang juga dilakukan KCI. Dia kembali mempertanyakan apakah Pemprov mampu membiayai itu semua.

"Kan KCI juga bukan cuma di Jakarta aja, yang KRL di Jakarta aja ada juga Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Apakah mau kasih PSO ke semua wilayah? Kan ada Yogya-Solo, kereta Merak, lalu Bandung Raya," sebut Deddy.

Analis Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menyatakan bisa saja tarif KRL Jabodetabek berubah. Dirinya pun menyoroti masalah subsidi tarif PSO yang tadinya diberikan pemerintah pusat, bila harus dipaksakan KCI diakuisisi MRT Jakarta maka subsidi harus diberikan oleh Pemprov.

Nah Agus juga mempertanyakan apakah bisa Pemprov DKI juga ikut membiayai subsidi operasional KCI di luar Jakarta.

"Kalau diambil 51% saham KCI, ya pemerintah nggak bisa ngasih subsidi. Yang subsidi siapa? Ya Pemprov. Cuma gimana yang lainnya? Gimana Bekasi Kota-Kabupaten, Bogor, Depok, Tangerang? Kalau mau ambil (akuisisi) kan pemerintah kotanya itu juga akan minta," ungkap Agus ketika dihubungi detikcom.

Simak juga video 'Anies Resmikan Tarif Integrasi LRT-MRT-TransJ: Maksimal Rp 10 Ribu':

[Gambas:Video 20detik]



Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT