Rp 4 Triliun Dikucurkan buat Garap Satu Data Kemiskinan hingga Dukcapil

ADVERTISEMENT

Rp 4 Triliun Dikucurkan buat Garap Satu Data Kemiskinan hingga Dukcapil

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 12 Okt 2022 22:30 WIB
Sejumlah warga  beraktivitas di kawasan pemukiman padat Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (23/09/2022). Menurut Penelitian Made Suryantha Prabowo yang berjudul Mitigasi Spasial Bencana Sosial Di Pemukiman menyebutkan Kecamatan Johar Baru memiliki tingkat kepadatan penduduk hingga 60.043 jiwa perkilometer persegi dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 menyebutkan kepadatan penduduk di kecamatan itu meningkat hingga 60.788 jiwa per kilo meter persegi sehingga kawasan tersebut masuk dalam salah satu kawasan terpadat se Asia tenggara.
Ilustrasi kemiskinan/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat internal bersama sejumlah menteri membahas kebijakan satu data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Adanya ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran.

"Disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa konsolidasi data itu menjadi penting dan data sosial registrasi nasional itu diperlukan agar seluruh sensus itu bisa mencakup ke 100% penduduk," kata Airlangga yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10/2022).

Saat ini memang sudah ada beberapa kementerian dan lembaga yang mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, data keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pengentasan kemiskinan di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Nah Jokowi memberikan arahan agar seluruh data itu dibuka ke Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah ditugaskan melakukan pendataan Regsosek mulai 15 Oktober 2022 sampai akhir tahun ini.

"Melibatkan sekitar 400.000 peneliti. Total anggaran sampai tahun depan sekitar Rp 4 triliun dan tahun ini disiapkan Rp 3,3 triliun," bebernya.

Menurutnya, kebijakan satu data ini sangat penting agar masyarakat memiliki klasifikasi dan lebih lengkap karena data tidak spesifik hanya dimiliki satu kementerian. Nantinya data Regsosek akan terhubung dengan Kementerian/Lembaga hingga daerah di tingkat desa dan kelurahan.

"Bapak presiden minta agar dimutakhirkan secara total sehingga datanya tidak lagi berbasis yang 2011, tetapi berbasis data terkini," ujarnya.

(ada/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT