Yang akan repot bila akuisisi ini dilakukan adalah 3 kementerian yang disebutkan Agus. Pertama Kementerian Keuangan harus mengeluarkan aturan baru untuk memberikan aset negara lewat BUMN ke perusahaan daerah. Seperti diketahui, PT KCI merupakan salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), artinya seluruh aset PT KCI merupakan aset negara.
Kedua, Kementerian BUMN sebagai pengendali KAI harus mengeluarkan aturan dan analisis bisnis dari akuisisi yang akan dilakukan.
Ketiga, Kementerian Perhubungan yang harus mengubah aturan soal subsidi public service obligation (PSO) apabila subsidi masih ingin diberikan pemerintah. Pasalnya, PSO dari pemerintah tak bisa dilakukan ke perusahaan daerah, PSO transportasi daerah diberikan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Selama ini, pemerintah memberikan KCI PSO pada operasional kereta apinya lewat PT KAI yang merupakan BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kemarin sudah berkabar ke Pak Menhub soal rencana ini. Katanya sih beliau tegur Kadishub DKI karena melihat rencana akuisisi ini tidak sesuai aturan," sebut Agus Pambagio.
2. Subsidi Terancam Hilang
Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang bila KCI diakuisisi MRT Jakarta yang bercap BUMD, maka subsidi PSO pemerintah tidak akan bisa cair. Pasalnya, KCI telah ikut menjadi BUMD, aturannya yang berlaku adalah subsidi PSO untuk BUMD diberikan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Masalahnya adalah jaringan KCI sudah besar, Deddy justru mempertanyakan kemampuan dan kemauan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi. Bisa jadi subsidi justru berkurang atau malah hilang.
"Apakah mau Pemprov berikan semua subsidi ke penumpang KCI, apakah modalnya ada," ungkap Deddy saat dihubungi detikcom.
Masalahnya lagi, KCI tidak beroperasi di Jakarta saja, KRL Jabodetabek saja beroperasi juga di beberapa kota yang ada di Jawa Barat dan Banten. Belum lagi, beberapa operasional kereta lokal di berbagai daerah yang juga dilakukan KCI. Dia kembali mempertanyakan apakah Pemprov mampu membiayai itu semua.
"Kan KCI juga bukan cuma di Jakarta aja, yang KRL di Jakarta aja ada juga Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Apakah mau kasih PSO ke semua wilayah? Kan ada Yogya-Solo, kereta Merak, lalu Bandung Raya," sebut Deddy.
3. Tidak Kuat Kelola KRL
Melihat kapasitas MRT Jakarta saat ini Deddy pun pesimis perusahaan BUMD DKI Jakarta itu akan mampu mengelola PT KCI. Bila dibandingkan, menurutnya KCI sudah lebih besar dan berpengalaman sebagai perusahaan pengelola layanan kereta api daripada MRT Jakarta.
Operasional kereta KRL di Jabodetabek pun sudah berjalan bertahun-tahun lamanya. Deddy justru heran mengapa perusahaan yang lebih kecil mau mengakuisisi perusahaan yang jauh lebih besar.
"Kalau diperbandingkan juga MRT Jakarta dengan KCI kan sudah lebih besar KCI, jelas sekali dari jaringannya pendapatannya aja beda. Masak yang kecil akuisisi yang besar? Ini kayak anak kecil makan makanan orang dewasa," kata Deddy.
Dari segi teknis Deddy pun ragu MRT Jakarta punya pengalaman dan modal untuk mengoperasikan jaringan kereta milik KCI yang sudah sangat besar. Bukan cuma di Jakarta saja, namun di berbagai daerah.
"Lalu apakah mereka punya pengalaman dan modal? Operasionalnya apakah sudah ada pengalaman? Kalau telat, atau kecelakaan bagaimana? Saya sih lebih pilih KCI operasikan KRL," ungkap Deddy.
Dari sisi harga akuisisinya pun menurut Deddy sangat kecil sekali, berdasarkan permintaan Penyertaan Modal Daerah oleh MRT Jakarta ke Pemprov DKI Jakarta, dana Rp 1,7 triliun akan digunakan untuk melakukan akuisisi KCI. Deddy menilai valuasi KCI sebetulnya jauh lebih besar, bisa dua hingga tiga kali lipat dari jumlah Rp 1,7 triliun.
"Modal juga cuma Rp 1,7 triliunan apakah mereka bisa atur semua. Itu kan perusahaan baru 3 tahun, masak mau akuisisi yang besar," ujar Deddy.
4. KAI Kehilangan Pendapatan
Menurut Deddy, porsi kontribusi KCI kepada pendapatan KAI cukup besar. Akan sangat disayangkan apabila perusahaan yang untung besar malah diobral sahamnya ke perusahaan daerah.
Bila akuisisi terjadi, kontribusi pendapatan KCI ke KAI akan berkurang hingga setengahnya. Karena alasan ini pula, menurut Deddy Serikat Pekerja KA menolak akuisisi.
Lebih lanjut dia menyatakan sampai saat ini PT KAI, maupun PT KCI adalah perusahaan sehat dan tidak bermasalah. Semua pelayanan pun dilakukan secara sangat baik.
"Sebelumnya KAI terima laba 100% bersih dari PSO, namun ketika diakuisisi cuma 49,1%, mana ada orang yang mau begitu? Kecuali PT KAI bangkrut, ini KAI sehat-sehat aja kok ya masa mau diakuisisi," pungkas Deddy.
(hal/das)