.webp)
Pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina membuat ekonomi dunia tertekan dan bahkan krisis. Karena itu dibutuhkan strategi dan semua negara harus bergotong royong untuk menyelesaikan tekanan pada perekonomian.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto menjelaskan saat ini Presidensi G20 merupakan forum negara-negara untuk mendorong kemajuan ekonomi bersama.
Dia menyebutkan sentimen dari eksternal perlu dimitigasi secara adil dan setara untuk mencapai kemakmuran bersama. "Dengan tetap mengedepankan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara," kata dia, ditulis Senin (17/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan juga telah menyampaikan rekomendasi terkait Presidensi G20 kepada Presiden Joko Widodo. Pertemuan dengan Presiden dilakukan sebagai tindak lanjut kajian peserta yang sebelumnya telah diseminarkan.
Peserta PPRA LXIII memberikan kajian tentang konsolidasi demokrasi, bagaimana mereduksi politik identitas. Sementara peserta PPRA LXIV memberikan kajian tentang kepemimpinan G20, untuk memperkuat kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasok global.
Dia menjelaskan presiden juga turut memberikan pembekalan kepada peserta, terkait bagaimana dunia ini sangat sulit tahun depan, menjadi gelap sehingga diharapkan para peserta dalam penugasan-penugasan berikutnya itu betul-betul memperkuat karakter kepemimpinan ke depan.
Mengantisipasi situasi global yang menantang, Andi menjelaskan Presiden juga memberikan arahan bagi Lemhannas dalam membuat kajian untuk mitigasi krisis, baik yang bersifat makro maupun mikro.
Selain itu, perlu ditambah rekomendasi secara rinci kepada Presiden ihwal arah-arah kebijakan ke depan di tengah ancaman resesi global.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah: memfasilitasi dialog antara otoritas dan operator jalur utama terkait energi, meningkatkan pendanaan pada pengembangan dan pemanfaatan biodiversity yang berkelanjutan.
Kemudian, memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional kepada masyarakat rentan, memaksimalkan posisi Indonesia di G20 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan memisahkan persoalan politik dari isu ekonomi, serta diversifikasi mitra perdagangan cip semi konduktor.
Kris Wijoyo Soepandji, salah satu pemapar seminar menyampaikan rekomendasi hasil kajian peserta PPRA LXIV untuk penyelenggaraan G20 tahun depan di India. Pertama, Presidensi G20 India untuk dapat mendorong adanya traktat internasional terkait bentuk komitmen internasional dan mekanisme resolusi konflik. Sebab, menurut Kris, friksi-friksi geopolitik yang berujung konflik dapat membahayakan perekonomian dunia urat nadi kehidupan manusia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai pembicara kunci dalam seminar tersebut turut menjelaskan dalam memimpin Presidensi G20, Indonesia juga terus mendorong paradigma kolaborasi. Sebab kolaborasi menjadi vital dalam menghadapi masa-masa yang sangat dinamis seperti saat ini.
"Hanya dengan kolaborasi, kita bisa keluar dari krisis baik politik, geopolitik, maupun krisis ekonomi. Ini pun sudah disampaikan dalam Sidang Majelis PBB ke-77 September lalu, bagaimana paradigma kolaborasi ini win-win, bukan zero sum game. Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi, dan paradigma engagement, bukan containment," papar Retno.
Dalam Presidensi G20 2022 Indonesia, Retno menjelaskan pemerintah juga terus melakukan negosiasi, komunikasi, termasuk mengundang sejumlah negara-negara non G20 untuk mendengarkan pendapat, dan pandangannya. Ini dilakukan agar Presidensi G20 di Indonesia dapat menghasilkan kerja sama yang konkret.
(kil/das)
