Tren belanja online terus meningkat di era digitalisasi. Tak hanya bagi masyarakat sebagai individu, pemerintah daerah pun memanfaatkan toko online (marketplace) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.
Buktinya, saat ini ada 30 pemerintah provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (BEB) melalui produk marketplace bernama Mbizmarket. COO Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menargetkan, hingga akhir 2022, seluruh provinsi di Indonesia bisa memanfaatkan platform marketplace untuk pengadaan barang dan jasa.
"Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 37 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mereka bisa mendorong dan memasarkan berbagai produk dalam negeri," kata," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/10/2022).
Ryn mengatakan, pemanfaatan marketplace sebagai platform pengadaan awalnya diinisiasi oleh Provinsi Jawa Barat pada Januari 2020 melalui program Jabar Berdering (Jawa Barat Berbelanja Toko Daring) yang menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket. Disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur dengan program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) pada Oktober 2020, Jawa Tengah melalui program Blangkon Jateng (Jawa Tengah Belanja Langsung Toko Online) pada Februari 2021, dan terakhir Provinsi Bengkulu turut memanfaatkan platform Mbizmarket pada Agustus 2022.
"Sejak Mbizmarket pertama kali dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, terjadi peningkatan yang eksponensial di dalam ekosistem penyedia; peningkatan penjual yang mendaftar hingga 3.5 kali lipat atau hampir 400%, jumlah transaksi meningkat 8 kali lipat atau 800%, dan jumlah produk yang tayang di platform Mbizmarket juga tercatat tumbuh secara organik dan sangat signifikan," tambahnya.
Dikatakannya, Platform Mbizmarket mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital. Di samping itu, proses pembayaran yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket. Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan dalam memberikan harga terbaik.
Salah satu yang sudah memanfaatkan platform ini adalah Pemerintah Provinsi Bali.
"Kami menyambut dan mendukung eksistensi Mbizmarket sebagai pelopor platform pengadaan digital di tanah air yang mengadopsi kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Bila dulu semuanya dilakukan secara manual, kini proses pengadaan telah mulai dilakukan secara digital," kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa MH
Simak Video "Kesalnya Jokowi Apa-apa Serba Impor: Bodoh Sekali Kita!"
[Gambas:Video 20detik]
(ada/zlf)
