Proses Pensiun hingga Kenaikan Pangkat PNS Mau Dipangkas, Ini Bocorannya

ADVERTISEMENT

Proses Pensiun hingga Kenaikan Pangkat PNS Mau Dipangkas, Ini Bocorannya

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 22 Okt 2022 17:30 WIB
Hari ini para PNS Pemprov DKI Jakarta mulai beraktivitas normal. Tingkat absensi pada hari pertama masuk kerja hadir 100 persen.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas akan membantu Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyederhanakan berbagai layanan untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS.

Penyederhanaan yang dimaksud adalah proses layanan untuk kenaikan pangkat, pindah instansi atau mutasi, serta penetapan pensiun. Hal ini dalam rangka reformasi manajemen kepegawaian yang dilakukan BKN.

"Perubahan proses bisnis layanan kepegawaian akan memberi manfaat ke jutaan ASN. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Bima (Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana), dan kami bersama-sama BKN akan mengawal pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Kita sudah petakan, misalnya dulu ada lebih dari 10 tahap, kita ringkas kalau bisa tiga tahap saja," ujar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (22/10/2022).

Anas mengatakan, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian adalah arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya berharap layanan akan lebih cepat dengan menggunakan teknologi yang mumpuni.

"Kemarin kami menghadap Presiden, beliau ingin layanan kepegawaian lebih cepat, dipandu dengan teknologi. Jadi nanti urus pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya itu bisa lebih cepat dari saat ini. Teman-teman BKN punya spirit untuk mewujudkannya," ujar Anas.

Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian tersebut diharapkan tuntas pada Desember 2022. Anas menambahkan pada Januari 2023, ditargetkan lebih ringkas dan cepat.

"Sehingga pada Januari 2023, sudah benar-benar baru, benar-benar ringkas dan cepat berbasis teknologi," ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas kembali mengingatkan arahan Presiden Jokowi bahwa birokrasi yang profesional harus berdampak, bukanlah tumpukan kertas semata, dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. Karenanya di dalam menjalankan program kerja pemerintah tidak boleh terpaku pada anggaran. Kesuksesan program kerja pemerintah tentu harus dibarengi dengan inovasi.

Menurutnya inovasi tidak selalu mengeluarkan uang dan anggaran, namun mampu mendukung pada pencapaian. "Setiap kegiatan tidak harus dari anggaran, tidak harus menambah orang, tapi tergantung kita bisa menggerakkan inovasi yang ada," tandasnya.

Untuk memastikan kesuksesan reformasi layanan kepegawaian yang diinisiasi BKN, Anas meminta dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan quick wins BKN. Evaluasi tidak saja terhadap pelaksanaan quick wins, tetapi juga terhadap SDM dan pejabat yang melaksanakan.

Ke depan, ia ini ingin ada target kinerja yang semakin jelas dan hasil yang bisa terukur, sehingga diperlukan perubahan dalam proses bisnis dan persiapan untuk leadership-nya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan bahwa BKN secara berkala telah melakukan evaluasi kinerja dan anggaran.

"Hal ini untuk memastikan target-target kinerja yang dimandatkan kepada BKN dapat dicapai dan anggaran yang diberikan untuk dilaksanakan dapat diserap dengan baik," pungkasnya.

(ada/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT