Bahlil Ngaku Takut Hadapi Tahun Politik 2023, Investasi Bisa Jadi Korban

ADVERTISEMENT

Bahlil Ngaku Takut Hadapi Tahun Politik 2023, Investasi Bisa Jadi Korban

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 24 Okt 2022 15:17 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku takut menghadapi 2023 yang sudah memasuki tahun politik menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia khawatir dalam prosesnya dapat mengganggu stabilitas investasi Indonesia.

"Politik (silakan) jalan aja tapi jangan itu dijadikan sebagai hal yang sangat prioritas banget. Politik itu kan fase proses kita dalam demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kalau politik merusak stabilitas ini berarti kita butuh makan atau butuh apa. Aku tuh takut jujur aja," kata Bahlil kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2022).

Berdasarkan pengalaman, Bahlil menyebut tahun politik membuat investor wait and see alias menahan rencana investasi sambil menunggu hasil pemilihan umum dan kebijakan pemimpin yang baru. Apalagi dalam prosesnya disertai 'keributan'.

"Kalau kalian ribut-ribut nggak jelas, ribut terus, ini (investasi) pasti korban karena pasti di tahun politik itu terjadi wait and see, itu sudah hukum terjadi sejak baheula," tuturnya.

Bahlil menyebut saat ini Indonesia dipercaya investor karena kepemimpinan dan stabilitasnya yang kuat. Dia mencontohkan Inggris yang saat ini terjerembab dalam krisis ekonomi karena bongkar pasang kepemimpinan.

"Persoalan perang Rusia-Ukraina itu adalah faktor penyebab pertama, tapi begitu dibuat arah kebijakan pergantian kepemimpinan terus dan kemudian PM yang baru membuat kebijakan untuk menurunkan pajak dan dengan maksud untuk melakukan subsidi terhadap upah tenaga kerja, mendapat respons negatif dari pasar dan nilai tukar poundsterling sangat lemah, inflasi mereka sangat luar biasa, krisis pangan juga sudah di depan mata bahkan (krisis) energi sudah terjadi," bebernya.

Untuk diketahui, Liz Truss mengundurkan diri menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris setelah 45 hari menjabat. Pengunduran diri menyusul kegagalannya memperbaiki ekonomi negara.

Menurut Bahlil, kepemimpinan sebuah negara akan menentukan keberlangsungan negara itu sendiri. Apalagi tahun-tahun mendatang ekonomi global dalam kondisi tidak pasti.

"16 negara sudah masuk pasien IMF, 28 negara antre dan satu hal menurut data informasi yang tidak bisa saya sampaikan secara gamblang bahwa negara yang menjadi pasien IMF dan atau yang sedang antre menjadi pasien IMF tidak hanya negara berkembang. Ini nggak main-main. Jadi kita Indonesia harus sangat super hati-hati," tandasnya.

(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT