.webp)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatat piutang sekitar Rp 18 triliun. Dari Rp 18 triliun, setengahnya berasal dari BUMN.
"Dari Rp 18 triliun piutang ini, separuhnya dari BUMN-BUMN termasuk misalnya Angkasa Pura, Angkasa Pura I dan II kebetulan kita mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan bandara sebelumnya," kata Direktur Utama Adhi Karya Tbk Entus Asnawi Mukhson dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Entus memaparkan, Adhi Karya mendapat pekerjaan senilai Rp 8,1 triliun dari PT Hutama Karya (Persero). Dari pekerjaan tersebut, sebanyak Rp 5,3 triliun telah dibayarkan oleh Hutama Karya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sisanya kan nanti Hutama Karya juga ada bagian PMN (penyertaan modal negara) yang dibayarkan ke kami," katanya.
Kemudian, piutang Adhi Karya berasal dari proyek LRT Jabodebek. Entus menjelaskan, Adhi Karya mendapatkan pekerjaan LRT untuk prasarana senilai Rp 23,3 triliun.
Dari nilai tersebut, sebanyak Rp 4,2 triliun pembayarannya dengan skema turn key. Artinya, pembayaran akan diterima Adhi Karya ketika proyek itu rampung.
"Dari Rp 23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp 4,2 triliunnya ini turn key, pembayarnya KAI," katanya.
Dengan demikian, ada utang sebesar Rp 19,1 triliun yang tidak menggunakan skema turn key. Dari Rp 19,1 triliun itu, utang yang telah dibayarkan Rp 15,6 triliun.
Sehingga, masih ada utang sekitar Rp 3,4 triliun di luar turn key yang belum terbayarkan. Entus mengatakan, utang ini akan ditagih secara bertahap sehingga bisa mengurangi utang perusahaan.
"Jadi kurang lebih ada Rp 3,4 triliun, di situ yang nanti secara bertahap kami tagihkan juga. Dan tentu pencairan ini akan mengurangi utang-utang kami yang selama ini ada," ujarnya.
"Jadi Rp 4,2 triliun bagian turn key, sisanya dari Rp 3,4 triliun memang masih ada yang kami belum ditagihkan," tambahnya.
(acd/zlf)
