Kementerian Perhubungan menyatakan sistem navigasi jadi hal yang paling penting untuk menjaga tingkat keselamatan di sektor transportasi laut. Untuk memperkuat sistem tersebut, kini kenavigasian akan didorong untuk lebih digital.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan sesuai amanah Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kenavigasian bertanggungjawab dalam menjamin tersedianya prasarana serta terselenggaranya program keselamatan pelayaran.
"Tanggung jawab yang harus dipenuhi Bidang Kenavigasian yaitu penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan selamat, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS), sistem lalulintas pelayaran (VTS), serta penyelenggaraan Long Range Identification And Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan internasional di bidang peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran," kata Arif dalam keterangannya, Kamis (10/11/2022).
Kondisi inilah yang mendorong Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian tahun 2022. Rakornis itu ditandai dengan Peluncuran atau Launching Aplikasi Kenavigasian yang diberi nama "I-Motion Gen 2" dan Penandatanganan Mou Antara Dirjen Perhubungan Laut dengan Kepala Oragnisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Selain itu, lanjut Arif Kenavigasian juga bertanggung jawab dalam pembinaan di bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, survey hidrografi dan penataan alur serta perlintasan. Tugas ini tentunya juga mempunyai makna yang sama pentingnya dalam peningkatan keselamatan pelayaran di Indonesia.
"Jika peran dan tanggung jawab Bidang Kenavigasian tersebut dapat terlaksana secara dengan baik, merupakan indikasi unggul dan profesionalnya SDM navigasi pelayaran" ujar Arif.
Lebih jauh, Arif mengatakan bahwa Tantangan utama keselamatan moda transportasi perairan beberapa di antaranya yaitu terkait dengan optimalisasi kelaikan Sarana dan Prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pada otoritas dan operator layanan angkutan serta ketersediaan dan kelaikan prasarana keselamatan seperti peralatan navigasi dan pemantau cuaca.
"Untuk itu maka sesuai dokumen RPJMN 2020-2024, maka kebijakan keselamatan diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja keselamatan' kata Arif.
