Usainya perhelatan G20 di Bali (16/11) menghasilkan 52 poin kesepakatan bersama dengan tujuan utamanya adalah pemulihan kondisi ekonomi global. Negara ini pun memperoleh imbas langsung dari acara ini, sorotan dunia tertuju pada Indonesia yang sukses menggelar presidency G20 itu.
Tauhid Ahmad, direktur eksekutif INDEF pun mengakui hal itu. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan saat kondisi dunia yang labil pun perlu diapresiasi lebih.
"Dilihat dari kepanitiaan, penyelenggaraan, dan jalannya acara , saya kira cukup sukses mengingat acara ini diselenggarakan di tengah situasi dunia yang tidak sehat. Paling tidak dari 17 presiden yang hadir, saya kira mereka pastinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah RI," ungkapnya dalam d'Mentor, Kamis (17/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Membahas lebih dalam tentang substansi acara, ia pun memberi catatan kecil yang mengurangi nilai perhelatan internasional itu. Forum ekonomi yang terselenggara pada kondisi perang antara Rusia dan Ukraina ini tidak dapat menghadirkan sosok sentral yang menyebabkan gonjang-ganjing ekonomi dunia.
"Kalau kita lihat bahwa sebagai warga negara, ada yang belum terselesaikan. Seperti ketidakhadiran Putin, termasuk berbagai hal yang sifatnya strategis itu tidak mudah untuk diselesaikan pada forum G20." Katanya.
Padahal, situasi perang yang mengakibatkan berbagai krisis multinasional itu menjadi perbincangan utama dalam forum antar-negara G20.
"Kalau kita melihat agenda 52 poin yang menjadi prioritas, kalau kita melihat urutannya, justru penghentian perang yang kita tahu menyebabkan krisis pangan dan energi dunia yang saat ini terjadi," tutur Tauhid.
Pertanyaannya kemudian adalah besarnya pengaruh hasil forum G20 terhadap peperangan. Ahmad Tauhid pun menyangsikan bahwa perang akan selesai dengan tuntutan yang didorong oleh negara-negara anggota KTT G20 yang hadir.
"Karena kita tahu bahwa G20 ini forum yang tidak mengikat ya. Hanya untuk menyepakati hal-hal Bersama yang bisa dilakukan oleh masing-masing negara, seperti menyerukan, tapi untuk implementasi dikembalikan ke masing-masing negara," tutupnya.
(vys/vys)