Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10,5%, Buruh Ancam Demo Sampai Akhir Tahun

ADVERTISEMENT

Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10,5%, Buruh Ancam Demo Sampai Akhir Tahun

Ilyas Fadhillah - detikFinance
Rabu, 23 Nov 2022 12:22 WIB
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua dari kanan) dan Sekjen SPI Agus Ruli (pertama dari kanan)/(Anggi-detikcom)
Foto: Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua dari kanan) dan Sekjen SPI Agus Ruli (pertama dari kanan)/(Anggi-detikcom)
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%, seperti tertuang dalam Permenaker Nomor 18/2022. Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Sementara itu, dewan pengupahan DKI Jakarta disebut telah merekomendasikan kenaikan UMP kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal ini berdasarkan keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan, ada tiga usulan berbeda terkait angka kenaikan upah minimum. Adapun usulan itu diberikan oleh perwakilan pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.

"Ternyata ada tiga usulan angka yang berbeda. Ada tiga angka yang diusulkan oleh dewan pengupahan DKI Ke Pj Gubernur," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/11/2022).

Said Iqbal mengatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan 2,62%. Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan kenaikan 5,11%.

"Apindo (kenaikan upah) tetap mengacu PP nomor 36/2021, maka kenaikannya ketemu 2,62%. Atau dia adalah naiknya jadi Rp 4,76 juta. Kadim setuju Permenaker Nomor 18/2022, naiknya adalah 5,11%," jelas Said Iqbal.

Sedangkan pemerintah menggunakan Permenaker Nomor 18/2022, dan mengusulkan kenaikan 5,6%. Adapun buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 10,5%. Terkait hal ini, Buruh meminta Pj Gubernur DKI mengabulkan usulan buruh.

"Sikap partai buruh dan organisasi serikat buruh meminta Pj DKI Jakarta mengabulkan usulan daripada serikat pekerja itu 10,55%. Karena sangat realistis, berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Berdasarkan litbang Partai Buruh, Inflasi Indonesia Januari-Desember diprediksi 6%-7%. Sementara pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4%-5%. Inilah yang menjadi dasar buruh meminta kenaikan upah 10,55%.

Konsumsi buruh tertekan 30% pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi upah minimum disebut sudah tidak naik sejak tiga tahun. Menurut Said Iqbal, rata-rata kenaikan UMP secara nasional adalah sebesar 8,16%, mengacu pada Permenaker Nomor 18/2022.

Buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran jika kenaikan upah minimum berada di bawah estimasi rata-rata. Rencananya, aksi akan dilakukan di DKI Jakarta sebelum tanggal penetapan UMP paling lambat, yaitu 28 November

"Aksi akan dilakukan di DKI jakarta sebelum tanggal 28 (November), dan akan dilakukan secara bergelombang di seluruh wilayah Indonesia, terus sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.



Simak Video "Tanggapi APINDO, Menaker Sebut Permenaker Nomor 18/2022 Sudah Ideal"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT