.webp)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2022 mengalami defisit Rp 169,5 triliun atau 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini merupakan yang pertama kali pada 2022 setelah sembilan bulan beruntun mengalami surplus.
"Berdasarkan UU APBN, defisit total adalah Rp 841 triliun atau 4,5% dari PDB. Jadi sampai Oktober defisitnya di Rp 169,5 triliun atau 0,91% dari PDB, masih jauh lebih rendah dari Perpres," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (24/11/2022).
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding pengeluaran pemerintah. Sampai Oktober 2022 pendapatan negara Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5%, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu penyebab belanja negara melonjak drastis karena pemerintah membayar subsidi dan kompensasi energi ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Sampai Oktober 2022, total dana yang telah diguyur adalah Rp 452,5 triliun.
Sri Mulyani memaparkan pada 2021 kompensasi untuk BBM dan listrik hanya sebesar Rp 48 triliun. Pada tahun ini, pagunya dinaikkan menjadi sekitar Rp 293,5 triliun dan telah dibayarkan Rp 268 triliun.
"Ini yang menggambarkan kalau masyarakat mungkin merasakan ekonomi relatif stabil itu karena kita menaikkan belanja kompensasi untuk menahan shock harga-harga komoditas melonjak begitu besar di seluruh dunia. Dalam hal ini total kompensasi nanti akan mencapai Rp 293 triliun dan kita sudah membayarkan Rp 268 triliun," katanya.
Alokasi subsidi energi juga mengalami kenaikan. Pada 2021 lalu alokasinya hanya Rp 144,4 triliun, namun tahun ini naik menjadi Rp 283,7 triliun dan telah dibayarkan Rp 184,5 triliun.
"Dan kami sudah membayarkan kepada PLN Pertamina sebesar Rp 184,5 triliun," ujar Sri Mulyani.
Hal ini menjadi bukti bahwa APBN semakin optimal sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut akan menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di tahun depan.
Sampai Oktober 2022 SiLPA mencapai Rp 270,4 triliun dan akan dijaga tetap besar hingga akhir tahun untuk pemerintah bersiap menghadapi tantangan tahun depan.
"Jadi kalau lihat SiLPA agak besar itu memang by design, kita mencoba untuk mengelola risiko bagi tahun anggaran selanjutnya," tutupnya.
(aid/ara)
