.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6% menjadi Rp 4.900.798 pada Senin (28/11). Namun demikian, kalangan buruh menganggap kenaikan tersebut tidak menimbulkan dampak apapun terhadap buruh.
"Tidak ada dampak. Buruh tetap miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)Said Iqbal saat dihubungi detikcom, Selasa (29/11/2022).
Organisasi buruh pun masih menolak kenaikan UMP tersebut. Said Iqbal menilai kenaikan UMP tersebut sangat kecil. "UMP DKI Jakarta aja lebih kecil dibanding daerah-daerah lain, itu nggak makes sense," ucap Said Iqbal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Lengkap! Rincian UMP 2023 di 33 Provinsi |
Ia menjelaskan bahwa seharusnya kenaikan UMP dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing.
"Setelah kita hitung, inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu 10,55%. Jadi DKI itu kita harapkan (UMP) naik 10,55%. Tapi UMP DKI Jakarta hanya naik 5,6%, jauh itu," lanjutnya.
Said mengungkapkan bahwa dengan UMP sebesar Rp 4.900.000 itu masih belum cukup. Ia kemudian mencontohkan, dengan gaji sebesar Rp 4.900.000 digunakan untuk biaya kontrak rumah sekitar Rp 900 ribu, lalu untuk makan 30 hari sekitar Rp 1,8 juta ditambah untuk transportasi sekitar Rp 625 ribu. Jika ditotal semua sudah mencapai Rp 3.325.000 juta atau dibulatkan menjadi Rp 3,4 juta.
"Itu baru tiga komponen lho. Kita dapat Rp 4.900.000 dikurang Rp 3,4 juta sisa Rp 1,5 juta. Belum beli baju, kalau sudah punya anak, belum jajan anak, belum beli pulsa, belum tagihan listrik. Ga manusiawi. Kita kerja nggak bisa nabung," ujar Said.
Simak Video: Ini Daftar Kenaikan UMP 2023
