Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan fokus APBN di 2023 akan difokuskan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Dari total anggaran Rp 3.061 triliun, sekitar Rp 612 triliun dianggarkan untuk pendidikan.
"APBN 2023 yang nilainya Rp 3.061 triliun terdiri dari berbagai belanja, tadi fokus pertama memperbaiki SDM. Kalau kita lihat anggaran pendidikan Rp 612 triliun sendiri," katanya dalam Rapimnas Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Sementara anggaran kesehatan adalah Rp 179 triliun. Anggaran untuk perlindungan sosial, termasuk bansos Rp 479 triliun. Dan anggaran infrastruktur, termasuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional dan IKN mencapai Rp 392 triliun.
"Ini 4 area belanja yang menyangkut masyarakat, menyangkut bagaimana stabilitas sosial dijaga," ujarnya.
Bendahara negara ini menambahkan, pihaknya mendukung reformasi pendidikan yang dilakukan Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Menurutnya hubungan industri dan sekolah semakin dekat, sehingga perlu didorong untuk diberikan insentif, super tax deduction, serta riset dan pengembangan.
"Saya juga dukung reformasi yang dilakukan Kemendikbud di mana hubungan pendidikan dengan industri semakin dekat. Dimana industri bisa jadi tempat sekolah bagi para mahasiswa, atau para siswa SMK. Itu diberi insentif super deduction termasuk research and development," ungkapnya.
Selain pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 45,8 triliun untuk UMKM di 2023.angka imi naik dua kali lipat dibanding tahun 2022.
"Tahun depan, program UMKM dinaikkan lagi jadi Rp 45,8 triliun karena target KUR akan dinaikan lagi di atas Rp 400 triliun, sehingga subsidi bunga KUR yang tadinya hanya Rp 20 triliun," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung pentingnya menjaga APBn agar tidak sakit. Sri mulyani menyamakan APBN dengan para pengusaha Indonesia.
"Sama seperti bapak ibu sekalian, pengusaha nggak boleh sakit. Kalau sakit Anda nggak bisa usaha. Sama dengan APBN, kalau dia sakit memberi efek penularan yang jelek seperti Sri Lanka, terbaru Inggris. Waktu APBN-nya dianggap tidak sehat, maka seluruh perekonomiannya akan terganggu," pungkasnya.
(hns/hns)