KKP Dorong Operator Kabel Laut Sukseskan Program Ekonomi Biru

ADVERTISEMENT

KKP Dorong Operator Kabel Laut Sukseskan Program Ekonomi Biru

Inkana Putri - detikFinance
Kamis, 08 Des 2022 14:54 WIB
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto
Foto: KKP-Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong operator kabel laut untuk menyukseskan program Ekonomi Biru. Hal ini bertujuan agar kegiatan di ruang laut dapat berjalan berkelanjutan dan tidak mengganggu kepentingan pemanfaat lainnya.

Dalam acara sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Kabel Laut di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/12), Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menjelaskan lima program ekonomi biru KKP.

Adapun program ini meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan menjadi 30 persen dari total wilayah laut; penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil;, serta penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

"Seperti kita ketahui, Pak Menteri Trenggono sudah mengeluarkan lima program ekonomi biru yang tentu ada kaitannya dengan kegiatan penggelaran kabel laut. Untuk itu perlu disinkronkan antara rencana penggelaran dengan program ekonomi biru tadi agar tidak tumpang tindih yang akhirnya mengganggu kegiatan yang dilakukan. Pemerintah sudah membuat alur, tolong itu diikuti, usahakan jangan gelar kabel di kawasan konservasi misalnya," ungkap Doni dalam keterangan tertulis, Kamis (8/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Doni juga mengimbau para penyelenggara sistem komunikasi kabel laut (SKKL) untuk berkontribusi dalam pemeliharan ruang laut, khususnya dari pencemaran sampah plastik.

"Pengelolaan sampah ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya harap operator bisa bersama-sama pemerintah membantu pengentasan sampah plastik di laut," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menetapkan 217 alur kabel laut nasional, 43 alur pipa bawah laut nasional, 4 landing station, dan 209 titik beach manhole (BMH) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP Victor G. Manoppo mengatakan terdapat tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang laut. Salah satunya dengan melakukan berbagai penertiban kabel bawah laut yang tidak teratur. Diakuinya, hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut/pelayaran, pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, dan kegiatan lainnya.

"Tantangan yang harus kita hadapi di antaranya yaitu identifikasi dan penanganan SKKL, termasuk SKKL asing yang berada di seluruh wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berada di luar Koridor yang ditetapkan. Dalam rangka efektifitas pemanfaatan ruang laut untuk kesejahteraan bangsa, perlu upaya penertiban berupa pengalihfungsian/pembongkaran instalasi sesuai ketentuan PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan," katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rasman Manafi menyoroti soal mekanisme perizinan bagi operator yang akan menggelar kabel laut. Ia menilai diperlukan penegakan hukum bagi operator-operator yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

"Tahapan utama pengurus izin OSS adalah kesesuaian ruang lebih dahulu. Kalau di laut berarti ada di KKP berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Baru dari situ keluar izin lingkungan. Jadi tidak mungkin izin lingkungan keluar kalau kesesuaian ruang belum selesai. Setelah itu masuk perizinan berusaha. Kalau tidak sesuai alur itu, pasti bermasalah. Kemudian kalau sudah ditetapkan alurnya, harus itu diikuti, jangan belok lagi. Kalau tidak sesuai, harus ada penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Kadis Nautika Pushidrosal, Kolonel Laut Sinung Budi Prasojo mengatakan pihaknya memastikan proses bisnis penggelaran SKKL saat ini lebih mudah dan transparan. Untuk itu, ia mengimbau para pemilik kabel untuk mengurus proses perizinan untuk menghindari praktik calo dalam pengurusan penggelaran kabel laut di perairan Indonesia.

"Kami juga tengah membangun aplikasi yang atraktif sehingga proses berjalan lebih transparan. Mudah-mudahan bisa segera di-launching setelah dilakukan evaluasi," tutupnya.



Simak Video "KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 30 M ke Singapura"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT