Hibah Barang Milik Negara Kementerian PUPR di 2022 Capai Rp 241 Triliun

ADVERTISEMENT

Hibah Barang Milik Negara Kementerian PUPR di 2022 Capai Rp 241 Triliun

Inkana Putri - detikFinance
Jumat, 09 Des 2022 10:29 WIB
PUPR
Foto: PUPR
Jakarta -

Menteri Keuangan dan Menteri PUPR melakukan seremoni Serah terima Hibah dan Alih Status Barang Milik Negara (BMN) tahap II senilai Rp 19,08 triliun. Pada kesempatan ini, Kementerian PUPR menyerahkan BMN kepada tiga kementerian/lembaga sebesar Rp 1,46 triliun (8%), 26 Pemerintah Provinsi sebesar Rp 3 triliun (16%), 391 pemerintah kabupaten/kota/desa sebesar Rp 14,1 triliun (74%), 5 Perguruan Tinggi sebesar Rp 149,6 miliar (1%), dan 156 Yayasan sebesar Rp350,9 miliar (2%).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan kegiatan seremoni ini merupakan salah satu upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang didanai oleh APBN agar dapat dimanfaatkan untuk pelayanan bagi masyarakat.

"Kementerian PUPR siap membangun infrastruktur dari dana APBN untuk kesejahteraan masyarakat," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Adapun bentuk pengelolaan aset BMN yang diserahterimakan dalam tahap II, yaitu Hibah dan Alih Status Penggunaan senilai Rp 17, 63 triliun dan alih status penggunaan sebesar Rp 1.46 triliun yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa di antaranya, jalan arteri nasional, jalan lingkar khusus, tanah untuk jalan nasional, dan jembatan gantung, termasuk mesin pencacah plastik dan genset.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan sebelumnya pada 29 Maret lalu, Kementerian PUPR telah melakukan serah terima Hibah dan Alih Status BMN senilai Rp 222.58 triliun kepada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Yayasan dan Perguruan Tinggi.

Dari total nilai tersebut, Rp 217 triliun di antaranya merupakan hibah downgrade Jalan Nasional kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Ditjen Bina Marga tahun ini telah serah terima Hibah dan Alih Status BMN dengan total Rp 218.48 triliun.

"Perbedaan angka ini (tahap I & II) karena ada pembangunan jalan nasional dan program jembatan gantung untuk mendukung jalan alternatif. Kami memang ditugaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkar khusus dan jembatan gantung," jelasnya.

Hedy mengatakan jembatan gantung masih tetap dibangun guna mempermudah perpindahan barang dan jasa sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Selama 2015-2021, Ditjen Bina Marga telah membangun total 407 buah jembatan gantung.

Pembangunan Membangun Peradaban

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR setiap tahun menggunakan APBN tidak selamanya dimiliki BMN pemerintah pusat. Namun, infrastruktur tersebut dihibahkan kepada pihak yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"DKI Jakarta mendapatkan hibah jalan raya senilai Rp 217 triliun. Penyerahan BMN ke Pemda, kementerian atau lembaga lain bukan berarti di-downgrade tapi hanya dipindahkan kepemilikannya," paparnya.

Sri Mulyani pun menjelaskan proses hibah aset PUPR kepada Pemda, seperti air bersih, jalan nasional, jalan arteri, jembatan, dan mesin, fasilitas air minum, termasuk pembangunan sekolah ini bukan sekadar membangun saja lalu selesai. Namun, katanya, pembangunan ini memperlakukan aset di tingkat tata kelola untuk dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal.

Ia pun menambahkan pembangunan tersebut bertujuan untuk membangun peradaban sehingga harus menciptakan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membangun infrastruktur yang terealisasi menjadi aset BMN berupa infrastruktur di seluruh Indonesia.

Terkait dana pembangunan, Sri Mulyani menyebut sebagian besar didapat dari pajak masyarakat sehingga harus disampaikan ke publik terkait pengelolaan uang negara sehingga masyarakat dapat melihat hasil nyata. Menurutnya, pembangunan basisnya saling percaya, menghormati, dan akuntabilitas karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Titip aset negara ini agar dijaga, dimanfaat secara maksimal, dan sering-seringlah menjelaskan kepada publik hasil uang kita agar bisa dilihat hasil dan dinikmati manfaatnya," pungkasnya.



Simak Video "Curhat Anggota DPR Sulit Hubungi Menteri PUPR Karena Tak Punya WhatsApp"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT