Pelabuhan merupakan salah satu tempat yang diharapkan memiliki strategi untuk mencegah korupsi dalam operasionalnya. Selain itu melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di 14 kawasan pelabuhan pada 2021-2022.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Stranas PK yang mendorong aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di 14 Kawasan Pelabuhan pada tahun 2021-2022. Mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat.
Harapannya, aksi ini akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.
Adapun 7 pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau adalah Pelabuhan Cilegon, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Makassar.
Bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2022, Stranas PK memberikan 7 rapor hijau kepada 7 pelabuhan di Indonesia dari 14 pelabuhan yang ada dalam Stranas.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha mengapresiasi pelabuhan-pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau tersebut. Arif berpesan agar tidak berpuas diri dan pelayanan terus ditingkatkan untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi.
"Saya apresiasi kepada 7 pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau dari Stranas PK, jangan berpuas diri terus tingkatkan pelayanan yang lebih baik lagi," kata Arif dalam siaran pers, Sabtu (10/12/2022).
Atas ganjaran rapor tersebut Arif berharap untuk pelabuhan yang lain agar dapat meningkatkan lagi pelayanan yang ada kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien ketika menggunakan jasa pelabuhan.
"Untuk pelabuhan yang belum mendapatkan rapor hijau, saya berpesan agar terus berbenah dengan meningkatkan pelayanan yang ada. Kehadiran pelabuhan sangat penting sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa pelabuhan dengan efisien dan bermanfaat," jelas Arif.
Arif menambahkan peran stakeholder terkait juga penting, selain keterlibatan Stranas PK ada juga keterlibatan dari Kemenkomarves, KSP, Bea Cukai, Balai Karantina, Imigrasi, Kementerian KKP dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga pelabuhan tersebut mendapatkan rapor hijau.
(kil/eds)