Digitalisasi disebut bisa menjadi strategi untuk menekan kasus korupsi di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, digitalisasi ini juga bisa menekan kecurangan pada pembagian bantuan sosial.
Dia menyebutkan dengan digitalisasi ini maka semua akan menjadi transparan, akuntabel, semakin baik dan berkualitas secara keseluruhan.
Menurut dia hal ini akan menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan pada demokrasi Indonesia. Sri Mulyani menambahkan dengan reformasi digital ini maka bisa menciptakan sistem yang saling terkoneksi.
"Paling penting sekarang interkoneksi antara pemerintah langsung ke masyarakat dengan teknologi digital. Banyak bantuan sosial by name by adress ditransfer langsung ke akun bank penerima, ini sebuah revolusi," kata dia dalam keynote speech, Rabu (14/12/2022).
Dia menyebutkan memang masih butuh perbaikan di segala sisi. Seperti target rumah tangga penerima. "Apakah itu betul-betul berhak menerima, ini harus terus kita perhatikan," ujar dia.
Sri Mulyani menambahkan dengan digitalisasi ini pemerintah bisa langsung transaksi dengan masyarakat.
"Dikhawatirkan dengan birokrasi dan administrasi (lama) rentan terhadap korupsi, pungutan liar dan manfaat kepada masyarakat menurun," jelas dia.
Digitalisasi ini juga digunakan untuk pengawasan dan memanfaatkan secara optimal aset-aset negara. Kemudian juga membuat proses pembayaran menjadi digital dan berdampak pada masyarakat dan ekonomi.
Dia mencontohkan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu memiliki marketplace yang bisa menguntungkan untuk para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, kesempatan menjadi lebih luas karena tak perlu hadir secara fisik dan transaksi yang bisa ditimbulkan ketika terjadi inefisiensi.
Simak Video "Ada Pegawai Kemenkeu Bermasalah? Bisa Laporkan di Wise Kemenkeu"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)
