.webp)
Pemerintah menyinggung realisasi belanja daerah termasuk di Kabupaten Meranti masih rendah. Hal itu diungkapkan usai Bupati Meranti Muhammad Adil belum lama ini menyebut Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis karena pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas tak sesuai.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan DBH migas hanya bagian sangat kecil dari keseluruhan skema Transfer ke Daerah (TKD) yang diberikan pemerintah pusat. Tugas daerah adalah melakukan belanja untuk melakukan pembangunan sehingga efeknya bisa dinikmati masyarakat setempat.
"Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Luky dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, serapan belanja Kabupaten Meranti sejak 2016 rata-rata hanya 82,11%. Khusus 2022 realisasinya baru mencapai 62,49% sampai 9 Desember 2022, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) secara nasional baru terealisasi sekitar 75%.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mendorong agar pemerintah daerah maksimal dalam belanja. Bukan hanya meminta, tetapi setelah itu dianggurkan di bank.
"Jangan sampai uangnya ada, tetapi belanjanya tidak jalan ya sama aja ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya," tegasnya.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, LKPP disebut terus berupaya turun ke lapangan melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong belanja di daerah maksimal.
"Kami sudah menemui ada beberapa kendala di daerah dan kita juga sudah berikan solusinya. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini bisa dimaksimalkan lagi pada masa mendatang," tandasnya.
(aid/zlf)
