Pelaksanaan Zero Over Dimension Overload (ODOL) 2023 mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Mereka beralasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL tersebut.
Hal ini terungkap dalam sebuah webinar dengan topik "Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?" yang diselenggarakan Orbit Indonesia di Jakarta, Kamis (15/12) lalu.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Sudewo mengatakan pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang. Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023.
"Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (18/12/2022).
Dia mengutarakan Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah,belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.
"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus," ungkapnya.
Dari sisi ekonomi, Sudewo juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.
"Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya," katanya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
(dna/dna)