Anomali Data Beras: Diklaim Aman tapi Impor

ADVERTISEMENT

Anomali Data Beras: Diklaim Aman tapi Impor

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 21 Des 2022 07:15 WIB
Rencana impor beras oleh mendapat penolakan oleh sejumlah pihak, termasuk dari Dirut Perum Bulog. Yuk kita lihat stok beras Bulog di gudang Cimahi, Jawa Barat.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras. Rencananya, beras yang akan diimpor sebanyak 500 ribu ton.

Di tengah kebijakan impor, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo justru mengatakan ketersediaan dan produksi beras saat ini optimal. Ia sendiri tak banyak berkomentar mengenai kebijakan impor.

"Yang saya bisa jawab ketersediaan beras, dan panen kita, produksi kita ini sangat optimal sesuai perencanaan di atas 10,42 juta hektar dan produksinya sangat maksimal," katanya di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Terangnya, pada bulan November-Desember merupakan masa tanam. Sementara, masa panen jatuh pada Januari, Februari dan Maret.

"Oleh karena itu tentu saja di saat-saat seperti ini lahan-lahan pertanian memang lagi dalam penanaman bukan masa panen," ujarnya.

Dia melanjutkan, ketersediaan beras saat ini merupakan yang terbesar. Syahrul menegaskan, ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ketersediaannya yang tercatat oleh kita inilah ketersediaan terbesar. Tetapi tetap bahwa data BPS menjadi rujukan kita semua. Oleh karena itu yang ingin saya jawab ketersediaan dari neraca pangan yang ada 12 komoditi termasuk beras sangat aman untuk kita," ungkapnya.

Ia bahkan memastikan pasokan beras aman. Syahrul menegaskan, ia berpatokan pada data BPS. Selain BPS, pihaknya juga menggunakan data pertumbuhan padi (standing crop) yang diakui oleh para perguruan tinggi dan pakar.

"Stok aman, beras aman lihat data BPS. Selain data BPS kalian boleh cek standing crop melalui digital yang kami pakai dilegitimasi oleh katakanlah perguruan tinggi yang ada dan para pakar. Siapa lagi yang nggak percaya digital sih, pemotretan satelit itu kan nggak bisa dibohongin gitu loh," katanya.

Syahrul juga optimistis panen padi juga aman. Dia melanjutkan, data BPS seharusnya tetap menjadi rujukan.

"Kan kita sudah sepakat, data negara itu data BPS dong, kalau ada yang pakai di luar data itu, mungkin ada dinamika-dinamika ya, tapi harus rujukannya tetap BPS. Dia digaji uang negara dipakai untuk itu," terangnya.



Simak Video "Jawaban Syahrul Yasin Limpo usai Didesak Mundur PDIP Dari Mentan"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT